JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Hadi Tjahjanto, menargetkan di tahun 2022 sudah ada kota/kabupaten yang lengkap. Dalam arti, seluruh kota/kabupaten tersebut sudah disertifikatkan tanahnya.
"Untuk sertifikat sendiri saya sudah punya target bahwa sebelum atau berakhirnya tahun 2022 itu ada kota/kabupaten yang sudah berstatus kota/kabupaten lengkap," ujar Hadi, dalam acara Podkabs, di Jakarta, Senin (4/7).
Dia mengatakan, kalau itu terwujud, maka wilayah itu adalah wilayah yang memberlakukan hukum positif. Menurutnya, kondisi tersebut membuat investor yang datang akan tenang, karena semua sudah tersertifikat dengan baik dan aman.
Dia menambahkan, hukum positif juga dapat menekan jumlah mafia tanah. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku, langsung bisa dipidanakan. "Itu target saya. Saat ini belum ada wilayah-wilayah yang memberlakukan hukum positif," katanya.
Susun Strategi
Lebih lanjut, Hadi menyatakan, telah menyusun strategi untuk mewujudkan arahan Presiden RI, antara lain percepatan pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal tersebut agar sesuai dengan target seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar.
Selain itu, kata dia, pihaknya akan menyelesaikan sengketa dan konflik agraria, serta menuntaskan urusan pertanahan untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara. Menurutnya, 95 persen target tersebut dapat tercapai
"Untuk mencapai target, dengan kondisi saat ini dan situasi di lapangan yang ada, itu saya katakan 95 persen. Saya berani mengatakan itu. Hanya 5 persentase kegagalan," terangnya.
Hadi berkomitmen untuk terus turun ke lapangan mengecek kondisi sambil memperkuat komunikasi sosial. Meski optimis, dia mengaku menemukan tantangan di lapangan yang harus segera dituntaskan. "Hampir semuanya menjadi tantangan karena saya harus bekerja serius," tandasnya.
