Skema baru bantuan pertanian melalui pemberian benih unggul secara langsung ke petani rentan memicu permasalahan baru.
JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama DPR dalam waktu dekat akan membahas rencana pengalihan subsidi benih ke pembagian benih secara gratis ke petani. Hal itu untuk menyikapi beredarnya kabar soal penolakan DPR terkait rencana pemerintah yang mengubah skema penyaluran bantuan pertanian.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan pihaknya akan menyampaikan itu kepada legislator agar kesepahaman terkait alasan dan tujuan skema pemberian benih unggul secara langsung ke petani. "Kita akan diskusikan dengan DPR dan meminta arahan DPR terkait skema yang tepat untuk benih ini," ungkapnya dalam kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat, Selasa (8/8).
Ketika ditanyakan seputar penolakan DPR menyangkut rencana tersebut, Mentan mengaku belum bisa menjelaskan lebih jauh. Mentan selanjutnya mengklarifikasikan kembali soal rencana tersebut. "Selama ini ada pemberitaan yang salah, saya tegaskan lagi tidak ada pencabutan, yang ada pengalihan.
Itu dilakukan karena anggaran subsidi benih yang diberikan melalui perusahaan selama ini tak efektif. Sekitar hanya 2-5 persen yang sampai ke petani. Itulah alasannya sehingga kami mengubah skemanya," paparnya. Tercatat sekitar satu triliun rupiah anggaran subsidi benih yang bakal dialihkan.
Adapun benih-benih yang bakal dibagi secara gratis tersebut seperti padi, jagung, dan cabai. Mentan menambahkan skema itu bisa mendorong peningkatan pendapatan petani. Bila ini efektif, maka petani tak akan bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seperti diketahui, beredar kabar penolakan pengalihan subsidi benih itu dari DPR.
Ketua Komisi IV DPR RI, Edy Prabowo, bahkan menyebutkan bantuan subsidi benih masih dibutuhkan oleh petani. Selama ini, terangnya, subsidi benih itu benar-benar membantu. Bila harga bibit mencapai 11 ribu rupiah, dengan adanya subsidi harganya turun menjadi dua ribu rupiah. "Oleh karena itu, bila dicabut tentu bakal sangat mempersulit petani yang selama ini bergantung pada subsidi benih," tegasnya.
Edy menilai bila pemerintah mengubahnya dengan skema benih unggul gratis, dikhawatirkan tidak banyak petani yang menikmatinya. Menurut dia, perubahan ini lebih tak efektif lagi karena hanya sedikit petani yang mendapatkan benih.
Ubah Skema
Secara terpisah, Pakar Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, mengakui skema subsidi benih dan pembagian benih gratis itu sama-sama menimbulkan masalah. Menurutnya, pemberian benih gratis hanya membuat petani tak menghargai benih sehingga nilainya sama sekali tak ada.
Karena itu, Dwi mengusulkan agar pemerintah menyelaraskan rencana itu dengan program desa mandiri benih. Salah satu caranya dengan menyalurkan anggaran itu ke petani-petani penangkar benih agar mereka memperoleh kecukupan modal untuk mengusahakan bibit unggul.
ers/E-10
