“Pembangunan inklusif disabilitas memerlukan kolaborasi dan tidak bekerja secara terpisah. Pemerintah, swasta, dan organisasi penyandang disabilitas harus bersinergi dan bekerja sama."
MAKASSAR - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan inklusif disabilitas merupakan suatu pendekatan dan cara pandang yang perlu diarusutamakan di semua sektor, yakni pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik-keamanan, perdagangan, dan investasi.
"Pembangunan inklusif disabilitas memerlukan kolaborasi dan tidak bekerja secara terpisah. Pemerintah, swasta, dan organisasi penyandang disabilitas harus bersinergi dan bekerja sama," ujar Risma pada Penutupan Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusi Disabilitas dan Kemitraan Pasca-Tahun 2025 (AHLF) di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (12/10).
Ia menekankan perlunya memperkuat ketersediaan data disabilitas sehingga bisa membuat kebijakan dan intervensi yang tepat. Selain itu, Mensos mengatakan bahwa berwirausaha, memajukan teknologi, dan inovasi merupakan salah satu upaya nyata dalam memberdayakan penyandang disabilitas dan meningkatkan kemandirian mereka.
Tidak kalah penting, Mensos menekankan agar semua pihak harus bersama-sama meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melihat disabilitas sebagai sebuah aib.
"Semua itu agar masyarakat tidak melihat disabilitas sebagai sesuatu tidak berdaya, menjadi beban, masyarakat dapat melihat bahwa penyandang disabilitas dapat berkontribusi, dan berperan penting dalam masyarakat," tegas Tri Rismaharini.
Sementara itu, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Jakarta Tendi Gunawan mengatakan saat ini masih terdapat diskriminasi pekerjaan terhadap penyandang disabilitas. Padahal, katanya, jika diberi kesempatan, maka penyandang disabilitasmempunyai kemampuan sama.
Staf khusus Presiden RI Angkie Yudistia mengatakan bahwa semua penyandang disabilitas bisa hidup mandiri. "Tinggal semua pihak bersama-sama memberikan kesempatan dan kepercayaan terhadap penyandang disabilitas untuk berkarya," katanya.
Rekomendasi Makassar
Kemensos akan berfokus membangun kemandirian penyandang disabilitas sebagai bentuk implementasi Rekomendasi Makassar tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan.
Rekomendasi Makassar merupakan hasil diskusi negara-negara ASEAN dalam Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca Tahun 2025 atau The ASEAN High Level Forum (AHLF) on Enabling Disability-Inclusive Development and Partnership beyond 2025.
Mensos Risma mengatakan banyak penyandang disabilitas yang membutuhkan pekerjaan, namun sebagai Menteri Sosial, ia tidak memiliki kewenangan untuk mendorong kesempatan kerja. "Maka yang saya coba lakukan adalah mereka mandiri secara ekonomi. Makanya kita ajarkan, training mereka untuk berusaha," ujar Mensos Risma.
Menurut dia peluang untuk penyandang disabilitas dapat berpenghasilan mandiri adalah hal yang harus ia dorong. "Saya sebenarnya konsen pada bagaimana mereka bisa mandiri. Kenapa? karena kalau saya misalkan akseskan ke pekerjaan. Mereka juga kan butuh alat bantu," ujar dia.
Misalkan pada disabilitas fisik, jika ia harus berangkat dari rumah ke pekerjaannya itu pasti terdapat masalah. Sehingga jika dia dapat mandiri, dia dapat bekerja di rumah dan proses penanganannya lebih cepat.
"Tapi, itu ada di Undang-Undang juga. Saya melihat, bagaimana mobilitas mereka. Kalau sudah begitu, ada tuntutan untuk aksesibilitas".
