Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengingatkan pentingnya komitmen bersama untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terintegrasi demi kemajuan Indonesia.
Dalam rilis yang disiarkan oleh pihaknya di Jakarta pada Selasa, Gus Ipul menyampaikan arahan Presiden Prabowo ialah tiga poin utama yang diharapkan menjadi pedoman seluruh jajaran Kementerian Sosial dan pihak terkait dalam menjalankan tugas.
"Presiden menginginkan kami semua bekerja dengan tekad yang kokoh untuk tidak melakukan korupsi, bekerja dengan data, dan integrasi lintas sektoral, " kata Gus Ipul.
Menurutnya, data jadi landasan sangat penting agar kita bisa bekerja dengan akurat. Apalagi, lanjutnya, data kemiskinan sangat dinamis sehingga memerlukan pentingnya upaya pembaruan secara berkala Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki oleh Kemensos.
Harapannya, DTKS dapat menjadi satu-satunya data rujukan resmi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
"Alhamdulillah, kami sudah memiliki DTKS. Ini yang harus menjadi rujukan tunggal oleh pemerintah, mengingat ada juga instansi lain yang memiliki data terkait untuk bidang tugas mereka masing-masing. Kami bersama Wakil Menteri Sosial, Pak Agus Jabo, berkomitmen dalam 100 hari ke depan untuk mencapai satu data kesejahteraan sosial," lanjutnya.
Gus Ipul berpendapat,DTKS menggunakan dua jalur pengumpulan data. Pertama, melalui jalur pemerintahan mulai dari tingkat desa/kelurahan melalui mekanisme musyawarah desa/musyawarah kelurahan. Kemudian, data tersebut diteruskan ke bupati/wali kota untuk dilakukan validasi dan diusulkan ke Kemensos.
Selain melalui jalur pemerintahan, masyarakat juga diberi ruang untuk melakukan koreksi data melalui aplikasi yang telah dibuat Kemensos, yaitu Aplikasi Cek Bansos. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengusulkan atau membantah data yang tidak sesuai.
Pada kesempatan yang sama, Gus Ipul juga menggarisbawahi pentingnya integrasi lintas sektor dalam bekerja.
"Kita harus bekerja secara terintegrasi, baik antar-Direktorat Jenderal maupun dengan kementerian dan lembaga lain. Tidak boleh ada ego sektoral, semua bagian harus memahami peran dan tanggung jawab satu sama lain," tegasnya.
Dengan fokus pada data akurat, integrasi lintas sektor, dan komitmen antikorupsi, diharapkan dapat tercipta sistem kerja yang lebih terukur dan terencana, sejalan dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto.
