Kemenpan RB telah membuat simulasi untuk pemindahan ASN ke IKN berdasar hasil koordinasi dengan lintas kementerian.
JAKARTA - Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), siap menuntaskan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendetailkan skema tunjangan pionir atau insentif bagi ASN yang pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Tadi, Presiden Jokowi memberikan arahan agar skema tunjangan pionir untuk ASN yang pindah ke IKN segera didetailkan," kata Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (1/3).
Seperti dikutip dari Antara, Anas menjelaskan saat ini Kemenpan RB dan Kementerian Keuangan sedang merumuskan itu secara sangat detail. Anas pun akan mempercepat pembahasannya agar saat dimulainya pemindahan ASN ke IKN, skema itu langsung berjalan.
Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut menjelaskan pemindahan ASN ke IKN dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan hunian. "Kemenpan RB telah membuat simulasi penapisan pemindahan ASN ke IKN, hasil koordinasi lintas kementerian," ujarnya.
Selain itu, Kemenpan RB telah menetapkan tiga prioritas pemindahan ASN ke IKN. Menurutnya, pemindahan itu masih bersifat dinamis, namun tetap dengan satu pola rujukan utama, yaitu pemindahan ASN yang berorientasi pada penyelenggaraan pemerintahan di IKN bisa optimal dan efektif. Hal ini dengan paradigma kerja yang baru dan berbasis digital.
Dia pun mengapresiasi Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dan Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, yang terus bekerja dengan efektif untuk penuntasan hunian ASN.
Kantor Bersama
Selain hunian, pemerintah juga menyiapkan konsep shared office di IKN. Konsep ini adalah skema di mana dalam satu kantor ditempati bersama secara efektif untuk beberapa instansi atau individu.
"Konsep shared office itu dilakukan untuk mendukung transformasi perubahan cara kerja melalui flexible working arrangement dengan workspace yang informal dan berbasis digital," jelas Anas.
Skema "kantor berbagi" tersebut mengedepankan konektivitas antarkementerian/lembaga dalam bentuk konektivitas fisik (bangunan) dan konektivitas digital yang ditunjang dengan model smart office (perkantoran pintar).
"Kami sudah cek beberapa konsep shared office seperti di Kementerian Kesehatan yang ternyata berjalan baik. Ini akan diterapkan di IKN," ucapnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo melakukan topping off atau seremoni penyelesaian akhir atap bangunan hunian ASN di kawasan IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Jumat. Jokowi memastikan pembangunan hunian ASN di IKN dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
Ia juga menyatakan pada bulan Juli 2024 akan selesai 12 tower hunian ASN, yang akan berlanjut pada bulan September 2024 dengan 21 tower, dan November 2024 dituntaskan 14 tower, sehingga total 47 tower hunian akan rampung sekitar akhir November 2024.
Perpindahan pegawai ASN, khususnya Pertahanan dan Keamanan (Hankam), ke IKN sendiri ditargetkan bisa dimulai pada Juli 2024. Sebelumnya, Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB, Erwan Agus Purwanto, mengatakan pada bulan Oktober 2024 para ASN direncanakan sudah mulai bekerja di IKN.
Erwan mengatakan kepindahan ASN ke IKN tersebut menyesuaikan dengan agenda pergantian pemerintahan lama ke pemerintahan baru.
"Kalau kita melihat itu, tentu pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, pada Oktober, mestinya sudah ada ASN di sana. Jadi nanti, tentu Oktober mestinya sudah akan berjalan," kata Erwan.
Hingga kini, lanjutnya, pemerintah masih membahas pemberian tunjangan khusus bagi ASN yang pindah ke IKN, tetap dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal negara. "Nanti akan segera disampaikan terkait dengan tunjangan-tunjangan khusus bagi ASN batch pertama yang akan pindah ke IKN," tambahnya.
