MUNICH - Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada Sabtu (19/2) mengatakan ketua hak asasi manusia PBB, Michelle Bachelet, diperbolehkan mengunjungi Xinjiang, namun Menlu Wang menegaskan bahwa Tiongkok menolak penyelidikan apa pun yang didasarkan pada praduga bersalah.
Bachelet telah lama mencari cara untuk dapat memasuki wilayah Tiongkok barat untuk menyelidiki tuduhan pelecehan terhadap etnis Uighur. Masalah ini telah mempertegang hubungan antara Beijing dan Barat, memicu tuduhan genosida dari Washington DC dan boikot diplomatik yang dipimpin AS oleh beberapa negara dari Olimpiade Musim Dingin di Beijing.
"(Tiongkok) menolak semua jenis bias, prasangka, dan tuduhan yang tidak beralasan," Menlu Wang, yang juga seorang anggota dewan negara Tiongkok, mengatakan melalui video di Konferensi Keamanan Munich, ketika ditanya apakah Bachelet akan memiliki akses tidak terbatas di Xinjiang.
Kelompok hak asasi manusia menuduh Tiongkok melakukan pelanggaran besar-besaran terhadap Uighur dan kelompok minoritas lainnya, termasuk penyiksaan, kerja paksa dan penahanan satu juta orang di kamp-kamp interniran.
Tiongkok mengatakan kamp-kamp itu adalah fasilitas pendidikan ulang dan pelatihan. Beijing menyangkal adanya pelecehan, dengan mengatakan fasilitas itu digunakan untuk memerangi ekstremisme agama.
"Apa yang disebut kamp kerja paksa atau pendidikan sistematis semuanya bohong dan palsu," kata Menlu Wang. "Saya harap Anda dapat mempercayai pemerintah Tiongkok, dan mempercayai apa yang dikatakan pemerintah Tiongkok dan informasi yang telah kami rilis," pungkas dia. SB/VoA/N-3
