PHNOM PENH - Para menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/Asean) pada Selasa (2/8) telah mengadakan pertemuan Komisi SEANWFZ (Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone) di Phnom Penh, Kamboja. Pertemuan antara lain membahas implementasi dari rencana aksi (plan of action) 2018-2022 dan bagaimana langkah maju agar negara-negara pemilik senjata nuklir dapat menandatangani traktat tersebut.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi, dalam pertemuan itu menyampaikan bahwa ancaman nuklir bukan merupakan hal yang mustahil mempertimbangkan situasi dunia saat ini. "Tidak ada satupun dari negara Asean yang menginginkan bahwa ancaman tersebut akan terjadi di kawasan Asia tenggara," kata Menlu Retno sembari mengatakan bahwa dialog dengan negara-negara pemilik senjata nuklir merupakan satu-satunya langkah yang harus diambil.
Dalam pertemuan, para menlu Asean sebagai Komisi SEANWFZ juga menyepakati memperpanjang rencana aksi implementasi SEANWFZ Treaty untuk periode 2023-2027. Rencana aksi tersebut dibuat bagi memperkuat komitmen kawasan untuk sepenuhnya terbebas dari senjata nuklir serta upaya penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai.
Dalam rencana aksi tersebut, Asean terus memprioritaskan agar negara pemilik senjata nuklir dapat segera menandatangani Protokol SEANWFZ Treaty. Untuk itu, Indonesia juga terus mendorong agar pembahasan di antara Asean dan negara pemilik senjata nuklir dapat segera dimulai kembali. I-1
