WASHINGTON DC - Para menteri luar negeri Asia Tenggara akan bertemu secara tidak resmi di Washington DC pada Rabu (11/5) untuk membahas junta Myanmar yang mengingkari konsensus dengan. Hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Malaysia pada Senin (9/5).
"Pada pertemuan yang akan diadakan jelang KTT AS-Asean di ibu kota Amerika, Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, akan menyerukan keterlibatan tidak resmi oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Myanmar," kata kementerian itu.
"Pertemuan akan diadakan pada tanggal 11 di Washington DC," kata pejabat sekretaris pers untuk Menlu Saifuddin kepada BenarNews. "(Pertemuan) ini akan diadakan secara tatap muka karena sebagian besar pemimpin (Asean) akan berada di sana," imbuh dia.
Pejabat itu juga membenarkan bahwa Menlu Saifuddin telah mengatakan kepada surat kabar lokal, The Star, pada akhir pekan lalu bahwa pertemuan 11 Mei diadakan secara tidak resmi dan untuk membahas krisis pascakudeta di Myanmar.
"Kami akan mengajukan beberapa pandangan tentang bagaimana kami dapat memastikan 5PC diimplementasikan dengan benar," kata Menlu Saifuddin, mengacu pada 5 poin konsensus yang disepakati di antara anggota Asean, termasuk junta di Myanmar yang menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021 lalu.
Sebagian besar analis setuju bahwa implementasi konsensus, yang dicapai pada 24 April tahun lalu, merupakan kegagalan besar. Utusan Asean yang ditunjuk oleh ketua berturut-turut dari blok regional, belum bisa bertemu dengan semua pihak terkait dan pasukan junta juga makin banyak melakukan kekerasan setelah menyetujui konsensus.
Desakan Parlemen Asean
Sementara itu, sekelompok anggota parlemen Asia Tenggara pada Senin mendesak Asean dan AS untuk mengambil kesempatan pertemuan mereka pekan depan untuk memulai tindakan lebih keras terhadap militer Myanmar.
"Kami mendesak AS dan Asean untuk mengadopsi langkah-langkah yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya, termasuk penangguhan keanggotaan Myanmar di Asean, larangan bepergian di kawasan itu untuk Min Aung Hlaing dan para jenderalnya, serta sanksi yang ditargetkan terhadap para pemimpin kudeta," kata anggota parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia dalam sebuah pernyataan. BenarNews/I-1
