PUTRAJAYA - Seluruh menteri luar negeri negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/Asean) akan menggelar pertemuan informal pada Rabu (11/5). Menurut keterangan dari Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, Sabtu (7/5), pertemuan informal ini untuk memastikan 5 poin konsensus (5PC) yang ditujukan untuk mengatasi ketidakstabilan di Myanmar, bisa tercapai dan terlaksana dengan baik. Myanmar terperosok dalam pergolakan sejak kudeta militer tahun lalu yang menggulingkan pemerintah Aung San Suu Kyi. Kudeta itu sendiri telah memicu protes yang meluas dan kerusuhan yang berusaha dihancurkan oleh militer dengan paksa. 5PC diadopsi oleh para pemimpin Asean, termasuk pemimpin junta Myanmar, dalam upaya untuk mengakhiri kekerasan dan ketidakstabilan di negara tersebut. Menlu Saifuddin mengatakan bahwa pertemuan tidak resmi itu diadakan setelah tak ada kemajuan yang signifikan dari 5PC yang dicapai pada 2021 karena pemerintah Myanmar tidak kooperatif. "Myanmar belum mengakui utusan khusus Sekjen PBB untuk Myanmar, Dr Noeleen Heyzer, yang diangkat pada Desember 2021," ucap Menlu Saifuddin, saat memberikan contoh. "Kami khawatir hal ini akan menghambat implementasi 5PC," imbuh dia saat ditemui di Jakarta, akhir pekan lalu. Menlu Malaysia itu juga mengatakan bahwa Dr Hayzer tidak diundang ke Pertemuan Konsultasi Bantuan Kemanusiaan Asean untuk Myanmar pada 6 Mei lalu di Phnom Penh, yang dihadiri oleh Sekjen Asean dan perwakilan dari semua negara Asean. "Dr Noeleen, sebagai utusan khusus Sekjen PBB, tidak diundang ke pertemuan itu karena dia tidak diakui oleh pemerintah junta militer. Ini salah satu contoh Myanmar tidak kooperatif dengan implementasi 5PC, yang sudah (diperdebatkan) setahun dan hingga kini tidak ada kemajuan positif. Oleh karena itu pada 11 Mei, sebelum KTT Khusus Asean-AS di Washington DC, akan ada pertemuan tidak resmi yang melibatkan seluruh menteri luar negeri Asean. Kami akan mengajukan beberapa pandangan tentang bagaimana kami dapat memastikan 5PC diimplementasikan dengan benar," tegas Menlu Saifuddin. Dalam pernyataannya, Menlu Saifuddin juga kembali menegaskan bahwa ia akan mengulangi seruannya untuk utusan khusus ketua ASEAN Kamboja agar secara tidak resmi melibatkan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) dan Dewan Konsultatif Persatuan Nasional (NUCC). "Tidak apa-apa bagi kita untuk menunjukkan ketidakberpihakan. Kita harus melibatkan mereka sebab berdasarkan 5PC, kita perlu melibatkan semua pemangku kepentingan," kata dia. Rencana Prak Sokhonn Sementara itu utusan khusus Myanmar di Asean, Menlu Kamboja, Prak Sokhonn, pada Jumat (6/5) mengatakan ia berencana untuk kembali mengunjungi Myanmar dalam beberapa pekan mendatang. Saat ini Kamboja adalah ketua bergilir Asean. Rencana itu diumumkan setelah pembicaraan soal bantuan kemanusiaan bagi Myanmar dengan PBB dan badan-badan regional. Sebelumnya pada Maret lalu, Prak Sokhonn telah berkunjung ke Myanmar. "Saya menantikan kunjungan kedua saya ke Myanmar dalam beberapa pekan mendatang," tulis Menlu Prak Sokhonn di Facebook, tanpa merinci kapan kunjungan itu terlaksana. ST/RFA/I-1