JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan lembaga pemerintahan yang ada sekarang banyak penyusup-penyusupnya.
"Di berbagai struktur, lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup-penyusup, yang justru melemahkan, bukan menguatkan," kata Mahfud dalam sambutannya pada acara "23 Tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)" di Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (11/6).
Untuk itu, Mahfud mengingatkan semuanya jangan terlena. "Jangan kita terlena, menutup mata, dengan upaya pelemahan struktur dari dalam," ujar dia.
Namun sayangnya, Mahfud tidak menjelaskan lebih mendetail soal penyusup yang dimaksudnya tersebut.
Dalam upaya mengatasi persoalan tersebut, Mahfud meminta agar proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik lebih diperketat.
"Tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum," ucap Mahfud.
Ia juga mendorong masyarakat agar mendukung KPPU dalam mengawal terwujudnya demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
Ia mengatakan, untuk menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung oleh tiga dimensi utama, antara lain membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis.
Terkait penanganan korupsi, sebelumnya Mahfud menegaskan Tim Percepatan Reformasi Hukum tidak membahas kasus per kasus, tetapi lebih pada penyelesaian yang sifatnya jangka panjang terhadap berbagai persoalan hukum di Indonesia.
"Tim ini akan melahirkan naskah akademik dan rangan peraturan perundang-undangan. Tetapi jangan salah paham. Hasilnya nanti tetap akan disalurkan ke institusi-institusi yang berwenang. Yang harus dikeluarkan dengan undang-undang tentu nanti masuk prolegnas (program legislasi nasional)," kata Mahfud selaku Pengarah Tim Percepatan Reformasi Hukum.
