Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, meminta para remaja perempuan untuk mengonsumsi pil penambah darah. Hal ini untuk mencegah anemia kronis yang berpotensi mengganggu kesehatan janin.
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, meminta para remaja perempuan untuk mengonsumsi pil penambah darah. Hal ini untuk mencegah anemia kronis yang berpotensi mengganggu kesehatan janin.
"Kalau dia mengalami anemia kronis berlarut-larut, ketika janin tidak tumbuh kembang tidak baik maka kemungkinan bayi yang dilahirkan juga tidak terlalu baik, tidak sehat," ujar Muhadjir, dalam Festival Ekspresi Anak dalam rangka Hari Anak Nasional 2024, di Jakarta, Kamis (18/7).
Dia mengatakan, pemerintah sudah memberikan pil penambah darah ke sekolah dalam rangka memastikan kesehatan ibu sejak remaja. Meski demikian, pihaknya masih menerima laporan para siswi perempuan ada yang tidak mengonsumsi pil tersebut.
Muhadjir menyebut, jika janin tidak sehat, maka bangsa Indonesia menjadi taruhannya. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab generasi tidak kuat, tidak sehat, dan tidak cerdas.
"Siswi-siswi kalau mendapat pil tambah darah mohon diminum. Sementara rasanya memang tidak enak, tapi bagi bangsa dan negara mohon diminum," jelasnya.
Intervensi Lanjutan
Muhadjir melanjutkan, pemerintah juga menyiapkan intervensi lanjutan ketika bayi dalam kandungan. Dia meminta para ibu hamil untuk sering memeriksakan diri ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
"Jadi saya mohon ibu-ibu hamil untuk sering memeriksakan diri ke Puskesmas untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi," katanya.
Dia menambahkan, saat ini pemerintah sudah melengkapi hampir seluruh Puskesmas dengan ultrasonografi (USG). Jika ditemukan janin yang butuh intervensi, maka ibu hamil akan mendapat intervensi makanan tambahan.
"Sekarang di Puskesmas sudah bisa USG. jadi kalau kondisi tidak bagus bisa diintervensi oleh makanan tambahan," terangnya.
Muhadjir mengungkapkan, saat ini pihaknya juga sudah melakukan gerakan pengukuran bayi di bawah lima tahun (Balita) secara nasional. Sudah ada 96 persen balita yang diukur atau sekitar 16 juta dari total balita Indonesia sekitar 17,8 juta balita yang terdata secara by name by address.
"Ketika masih balita, ada Posyandu dengan alat pengukur terstandar. Petugas posyandu juga sudah dilatih mengukurnya. Jadi nanti berkesinambungan program makanan tambahan untuk ibu, balita, dan program makanan bergizi gratis," terangnya.
