Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi sementara anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun anggaran 2023 mencapai 26,7 triliun rupiah atau setara 97,6 persen dari pagu anggaran.
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi sementara anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun anggaran 2023 mencapai 26,7 triliun rupiah atau setara 97,6 persen dari pagu anggaran.
"IKN tahun ini (2023) kita belanjakan 26,7 triliun rupiah, anggaran total 27,4 triliun rupiah," kata Sri Mulyani saat konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, Selasa lalu.
Realisasi anggaran sebesar 26,7 triliun rupiah digunakan untuk pembangunan infrastruktur sebesar 24,3 triliun rupiah serta non-infrastruktur 3,0 triliun rupiah.
Penyaluran anggaran infrastruktur digunakan untuk pembangunan istana negara dan kawasan ini pusat pemerintahan, kawasan pemukiman (pembangunan tower rusun aparatur sipil negara serta pertahanan dan keamanan), serta pembangunan jalan tol IKN.
Kemudian, duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, serta penanganan banjir Sungai Sepaku dan pengendalian banjir DAS Sungai Sanggai, Pamaluan, Saluang, dan Tengin.
Sementara anggaran klaster non-infrastruktur digunakan untuk koordinasi dan penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan ke IKN, rekomendasi kebijakan pada kementerian/lembaga (K/L), dukungan pengamanan Polri, operasional Otorita IKN serta kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi.
Adapun total alokasi anggaran IKN dari tahun anggaran 2022 hingga 2024 adalah sebesar 72,8 triliun rupiah.
Dengan rincian realisasi anggaran pada 2022 sebesar 5,5 triliun rupiah, realisasi sementara 2023 sebesar 26,7 triliun rupiah, dan alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar 40,6 triliun rupiah.
"Anggaran 2024 terutama digunakan untuk basic infrastruktur hingga IKN-nya bisa terbangun," ujar Sri Mulyani.
Di sisi lain, anggaran pembangunan IKN dari non-APBN ditargetkan mencapai 80 persen. Otorita IKN optimistis target tersebut akan tercapai, terutama dari investor yang menanamkan modal jangka panjang. "Melihat capaian sampai akhir Desember 2023, yakin 80 persen dana pembangunan Kota Nusantara non-APBN bisa terpenuhi," kata Kepala OIKN Bambang Susantono, Senin (1/1).
Dana pembangunan IKN masa depan Indonesia di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur itu disebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih kurang 466 triliun rupiah, lanjut dia, dengan hitungan sekitar 19-20 persen berasal dari APBN.
Selain APBN, dana pembangunan Kota Nusantara juga berasal dari kemitraan pemerintah dengan swasta (public private partnership) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta dari investasi sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Sepanjang 2023, menurut dia, 23 investor dari dalam negeri yang telah melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda mulai melakukan pembangunan di ibu kota negara baru Indonesia dengan nilai investasi non-APBN lebih kurang 41 triliun rupiah.
Investasi di ibu kota negara masa depan Indonesia itu, katanya, antara lain sektor pengembangan energi hijau dan transportasi hijau, serta pembangunan PLTS. Ant/S-2
