Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI akan membangun kolaborasi sosial untuk mengatasi stunting di 50 kabupaten/kota di Indonesia melalui Gerakan Anak Sehat. Hal itu disampaikan oleh Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, usai menghadiri rapat koordinasi stunting di Balai Kota Jakarta, Senin (24/7).
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI akan membangun kolaborasi sosial untuk mengatasistuntingdi 50 kabupaten/kota di Indonesia melalui Gerakan Anak Sehat. Hal itu disampaikan oleh Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, usai menghadiri rapat koordinasistuntingdi Balai Kota Jakarta, Senin (24/7).
"Rencana bulan ini kami meluncurkan Gerakan Anak Sehat. Ini untuk 50 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang memangstunting-nya perlu perhatian khusus," kata Menkes Budi.
Adapun wilayah kabupaten/kota yang dimaksud tersebar di lima provinsi dengan jumlah kasusstuntingterbanyak dan menyumbang 51 persen kasus nasional yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara.
Menkes Budi mengatakan Gerakan Anak Sehat akan melibatkan semua komponen masyarakat, mulai dari kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, swasta, komunitas, hingga keluarga, untuk memastikan seluruh intervensistuntingtidak salah arah.
Sasaran utama dari gerakan itu adalah mencegah anak tidak mengalamistuntingakibat kekurangan asupan gizi yang seimbang.
Hal terpenting dalam menanganistunting, kata Budi, adalah memastikan asupan protein hewani sampai ke dalam mulut anak. "Pentingnya adalah makanan itu masuk ke mulut dan itu tidak mungkin kami di pusat bisa mengontrol, karena itu yang paling susah. Harus benar-benar masyarakat membantu, sama seperti vaksinasi," kata dia.
Menkes Budi lalu mengatakan bahwa Gerakan Anak Sehat merupakan respons atas Program Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang diluncurkan pemerintah pada awal 2023, melalui penataan sasaran intervensi di masing-masing daerah.
DKI Jakarta akan menjadi titik awal Gerakan Anak Sehat dengan pertimbangan komitmen pemerintah yang kuat dalam menangani 798.107 balita rawan gizi di wilayah setempat.
"Kami tadi setuju datanya dibuat transparan dan penimbangan dilakukan untuk seluruh balita, itu banyak daerah yang belum timbang. DKI ini yang paling komitmen dan siap untuk bisa menimbang 798 ribu balita," kata dia.
Setelah seluruh balita ditimbang, kata Menkes Budi, akan muncul balita berkriteria rawan gizi yang memerlukan asupan protein hewani, seperti ikan, telur, daging dan sebagainya.
Kemenkes juga mendorong kolaborasi dengan swasta untuk mendanai intervensi tersebut melalui peran orang tua asuh. Sedangkan partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk memastikan asupan gizi seimbang dan makanan berprotein hewan masuk ke mulut balita sasaran, kata Menkes Budi menambahkan.
"Yang paling sulit adalah memastikan begitu kami bantu, itu makanan jadi protein hewani yang masuk ke mulut balitanya. Gimana memastikan dan menjaganya?, kami butuh partisipasi masyarakat seluas-luasnya," kata dia.
SSGI Kemenkes RI melaporkan prevalensistunting di Indonesia mengalami penurunan, dari 24,4 persen di 2021 menjadi 21,6 persen pada 2022. Tapi, jumlah tersebut masih perlu ditekan hingga 14 persen di 2024 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Ant/I-1
