JENEWA - Tiongkok telah meminta pemimpin HAM PBB untuk tidak merilis laporan pelanggaran HAM di Xinjiang, menurut sebuah surat dari pemerintah Tiongkok yang dilihat oleh kantor berita Reuters dan dikonfirmasi oleh para diplomat dari tiga negara yang menerimanya. VOA melaporkan, Kamis (21/7).
Komisaris Tinggi PBB Michele Bachelet menghadapi kritik tajam dari masyarakat madani karena terlalu lunak terhadap Tiongkok ketika melawat ke negara itu pada bulan Mei lalu. Sejak itu ia menyatakan tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua karena alasan pribadi.
Namun, sebelum mundur pada akhir Agustus mendatang, Bachelet berjanji bahwa dia akan merilis laporan tentang kawasan Xinjiang, Tiongkok barat.
Organisasi-organisasi HAM menuduh Beijing melakukan pelecehan terhadap penduduk Uighur di Xinjiang, termasuk penggunaan tenaga kerja paksa di kamp-kamp yang dibangunnya. Tiongkok telah membantah tuduhan itu.
Surat itu, yang ditulis Tiongkok, mengungkapkan "keprihatinan serius" atas laporan tentang Xinjiang dan berusaha mencegah laporan itu dirilis, kata empat sumber, tiga diplomat dan seorang pakar HAM, yang tidak mau disebut namanya.
Menurut mereka, Tiongkok membagikan surat itu di kalangan misi diplomatik di Jenewa pada akhir Juni dan meminta negara-negara yang diwakili menandatanganinya untuk menunjukkan dukungan.
