Jakarta, 06/7 (ANTARA) - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir transaksi keuangan di 60 rekening atas nama Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT terkait dugaan penggunaan dana yang melanggar perundang-undangan.
"Per hari ini, PPATK menghentikan sementara transaksi atas 60 rekening atas nama entitas yayasan tadi di 33 penyedia jasa keuangan, sudah kami hentikan," kata Kepala PPATK,Ivan Yustiavandana, di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan pemblokiran rekening itu dilakukan per hari ini setelah PPATK menerima laporan dari 33 lembaga penyedia jasa keuangan, dan juga membantah soal tudingan PPATK baru bertindak setelah ramainya pemberitaan soal ACT di media dan media sosial.
"Ini bukan kita bicara telat atau ketidakkesiapan dokumen yang kita miliki dan pengetahuan PPATK terhadap data yang mulai diketahui, dan ini sekaligus untuk secara proposional PPATK melakukan analisis maupun pemeriksaan untuk menentukan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran atau penyimpangan dari pengelolaan dana yayasan tersebut," ujarnya.
PPATK telah menganalisis transaksi keuangan ACT dan hasilnya ada indikasi penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi dan ada dugaan aktivitas terlarang.
Ia juga menemukan ada karyawan ACT mengirimkan dana ke negara --yang disebut PPATK-- berisiko tinggi dalam pendanaan terorisme. Dengan rincian 17 kali transaksi dengan nilai total Rp1,7 miliar.
Laporan analisis itu telah diserahkan PPATK kepada Detasemen Khusus 88 AntiterorKepolisian Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Terorismeuntuk didalami.
Tidak hanya itu, Kementerian Sosial juga turut mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barangyang telah diberikan kepada ACTpada 2022, terkait dugaan pelanggaran peraturan oleh yayasan.
Mengagetkan, Langkah Tegas PPATK Blokir 60 Rekening ACT Ini Harus Didukung Penuh
![Mengagetkan, Langkah Tegas PPATK Blokir 60 Rekening ACT Ini Harus Didukung Penuh](https://koran-jakarta.com/images/article/mengagetkan-langkah-tegas-ppatk-blokir-60-rekening-act-ini-harus-didukung-penuh-220706234611.jpg)
Foto: ANTARA/Dinas Sosial NTB
Tim Dinas Sosial NTB bertemu pengurus Yayasan Aksi Cepat Tanggap NTB untuk menyampaikan keputusan Kementerian Sosial menutup seluruh aktivitas dan pengumpulan dana oleh ACT di kantornya di Mataram, Rabu (6/7/2022).