Oleh Jojo
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Mereka juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Pada saat krisis, UMKM hadir menjadi sektor bisnis vital menopang pertumbuhan ekonomi dan sabuk pengaman pengangguran.
Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi (1998 dan 2008) yang mengguncang fundamental ekonomi nasional. Ketika krisis dahsyat 1997-1998, UMKM bisa tegar berdiri. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pascakrisis ekonomi 1997-1998, jumlah UMKM malah bertambah. Mereka bahkan menyerap 85 juta-107 juta pekerja hingga 2012.
Melihat fenomena tersebut, sangat tepat bila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UMKM. Hal ini terlebih lagi unit usaha tersebut sering kali terabaikan karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan usaha lainnya di era global.
Era globalisasi diperlukan dua level strategi bisnis. Tingkat pertama pelaku ekonomi usaha besar (corporate) dan kedua perlu ada UMKM. Tingkat pertama (corporate), didorong untuk mencapai target daya saing global. Mereka mengimbangi tuntutan global melalui transfer of knowhow and knowledge, dengan inovasi teknologi dan keandalan manajemen sehingga mampu bersaing di kancah internasional.
Adapun tingkat kedua (UMKM), dikondisikan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun mendukung daya gedor pelaku usaha besar. Membantu mereka penetrasi pasar global melalui usaha subcontracting atau membangun keterkaitan antar-industri sehingga tercipta efisiensi dan berdaya saing tinggi.
Sumber daya alam (SDA) Indonesia sangat melimpah. Ini bisa untuk mengembangkan usaha UMKM. Perubahan tatanan ekonomi dunia memberi peluang UMKM untuk meningkatkan ekspor. Bila digarap serius, sektor ini akan membantu mendongkrak ekonomi nasional. Kurangnya keberpihakan pada sektor UMKM menjadi titik lemah dan kegagalan mewujudkan struktur ekonomi yang tangguh, efisien, dan berdaya saing.
Kontribusi sektor UMKM (2012-2017) terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen. Serapan tenaga kerjanya juga naik dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen, sekitar 116 juta (2017). Pemerintah memperkirakan kontribusi sektor UMKM terhadap PDB 2019 bisa tumbuh melebihi capaian tahun lalu sebesar 62 persen. Dominasi kontribusi atas penyerapan tenaga kerja juga lebih dari 97 persen.
Prediksi itu didasarkan pada kenaikan jumlah pelaku UMKM. Pada 2019, rasio wirausaha diprediksi mencapai 7 persen dari total penduduk. Pada 2014, rasio wirausaha baru 1,55 persen. Kemudian, angkanya meningkat menjadi 1,65 persen pada 2016, dan bergerak 3,1 persen akhir 2017.
Kendati kontribusi UMKM terhadap PDB ditargetkan melebihi 62 persen masih minim karena pelaku UMKM merepresentasikan 99,9 persen dari seluruh pebisnis domestik. Artinya 38 persen kontribusi PDB masih berasal dari pelaku usaha besar (0,01 persen). Pada Desember 2017, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional di kisaran 17 persen. Ini naik dari tahun sebelumnya berkisar 15,4-15,8 persen. Angka ini masih di bawah kontribusi UMKM Filipina lebih dari 25 persen dari nilai ekspor, dan Thailand di atas 30 persen.
Dengan jumlah UMKM mencapai 3,1 persen penduduk Indonesia di paruh awal 2017, semestinya makin banyak yang bisa dibuat UMKM. Jumlah UMKM yang diprediksi tembus 65 juta unit usaha di tahun 2020, bisa menjadi modal bangsa lebih banyak menembus pasar global.
Pemberdayaan UMKM memiliki peran strategis mendorong ekonomi nasional karena jumlahnya besar dan menyebar luas. UKM menyerap tenaga kerja dan menyediakan lapangan kerja besar pula. UKM bersifat fleksibel mudah adaptasi dengan lingkungan karena skala usahanya relatif kecil.
UMKM mendominasi pelaku dunia usaha nasional. Mereka terdapat hampir di semua sektor usaha. UMKM penting sebagai sarana mempercepat pemerataan usaha antarsektor dan wilayah. UMKM efisien dalam melakukan subcontracting. Di negara maju (AS, Jepang, dan Uni Eropa) mereka berintegrasi dengan perusahaan besar dalam mendorong daya saing. Pengembangan UMKM sebagai upaya pemecahan masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan pengangguran.
Keunggulan lain UMKM, tidak banyak pengaruh gejolak krisis ekonomi karena tidak tergantung pada komponen impor. Mereka tidak tergantung utang luar negeri, serta memiliki kearifan produk lokal tinggi. Sektor UMKM juga memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja. Secara makro mampu menyerap banyak tenaga kerja walaupun secara total perusahaan besar menyerap lebih banyak. Realitasnya, UMKM mampu menyerap lebih 80 persen tenaga kerja informal, terutama di perdesan.
Kendala klasik UMKM menyangkut teknologi yang masih sederhana dan minimnya akses dukungan modal. Mereka juga terbatas akses inklusif keuangan. Padahal modal sangat urgen untuk meningkatkan produktivitas. Hal ini perlu didorong memiliki akses pemodalan melalui pembiayaan nonperbankan, sehingga tidak tergantung pada bank.
Perlu Inovasi
Semakin maju teknologi informasi dengan internet era disruption 4.0 membuat pelaku UMKM harus melek teknologi untuk berinovasi mengoptimalkan momentum dengan menjadi UMKM online. Era disrupsi membidani lahirnya berbagai inovasi, teknologi, platform, dan model bisnis baru. Di era disrupsi ini, semua pelaku usaha digiring berinovasi agar tidak tergerus kemajuan, tak terkecuali UMKM.
Era disrupsi telah melahirkan perusahaan-perusahaan inovatif yang siap membantu UMKM menjawab tantangan pasar. Kehadiran marketplace (Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee), memberi energi positif dan membuat pemasaran lebih mudah. Dengan me-listing produk pada situs mereka, maka konsumen dengan mudah mengeklik produk yang diminati.
Hikmahnya, bagi sektor UMKM era disruptif justru menjadi jembatan emas. Era ini membuka jalan seluas-luasnya bagi UMKM naik kelas. Fenomena tersebut terlihat cara perusahaan rintisan inovatif (start-up) berbondong-bondong menggandeng dan memberdayakan UMKM.
Kemunculan perusahaan teknologi unicorn seperti GO-JEK telah memberikan berkah tersendiri bagi pengembangan kinerja UMKM. Hasil survei Lembaga Demografi FEB UI pada 2018 menyebut GO-JEK berkontribusi 9,9 triliun rupiah per tahun terhadap perekonomian Indonesia. Ini terdiri dari kontribusi penghasilan mitra pengemudi GO-JEK (8,2 triliun rupiah) dan mitra UMKM (1,7 triliun). Angkanya diiproyeksikan terus bertambah menjadi 138,6 miliar rupiah perbulan yang masuk pundi ekonomi nasional. Ini khususnya sejak mitra UMKM digandeng GO-FOOD.
Pengembangan UMKM perlu mendapat perhatian lebih pemerintah dan masyarakat agar dapat berkembang serta berdaya saing bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah perlu lebih berpihak pada pemberdayaan UMKM. Perlu juga mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar, menengah, dan pengusaha kecil. Saat skala usaha UMKM meningkat, berdampak positif bagi ekonomi sekaligus jadi pilar utama dan gerbong pembangunan ekonomi nasional.Penulis Mahasiswa Doktoral Ilmu Ekonomi Pertanian IPB