JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memandang bahwa swasembada atau kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan di tanah air harus dimulai dari desa sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
"Kita harus swasembada pangan. Swasembada pangan harus mulai dari desa. Sehebat-hebatnya negara kalau ketahanan pangan masih diragukan maka sesungguhnya negara itu rapuh. Sumber daya cukup jadi tinggal disinergikan, kolaborasikan potensi yang ada bisa dipercepat, terutama di daerah tertinggal," kata Yandri.
Hal tersebut dia sampaikan dalam acara Launching CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2025 di Jakarta, Senin (28/10).
Selain swasembada pangan, Yandri juga mengingatkan swasembada energi pun menjadi hal yang bernilai penting. Menurut dia, swasembada energi dapat terwujud dengan memanfaatkan potensi setiap desa, termasuk di daerah tertinggal.
Dengan demikian, Indonesia tidak akan bergantung pada negara luar untuk memenuhi kebutuhan energi.
Sejalan dengan hal itu itu, Mendes Yandri meminta pemetaan daerah tertinggal beserta potensi yang dimiliki daerah itu.
"Sesuai arahan Pak Presiden bahwa Indonesia harus swasembada energi. Dari mana? Dari energi terbarukan. Kita punya potensi yang besar dari sawit, minyak jarak, dan sebagainya. Maka untuk daerah tertinggal, coba kita petakan apa potensi alamnya," ucap dia.
Mantan Wakil Ketua MPR itu juga mendorong pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mewujudkan swasembada pangan ataupun energi.
Sebelumnya dalam pidato perdana sebagai Presiden kedelapan RI, Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dirinya meyakini Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan paling lambat dalam empat sampai lima tahun ke depan.
"Saya yakin paling lambat 4 sampai 5 tahun, kita akan swasembada pangan, bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," kata Prabowo.
Keyakinan itu, kata dia, muncul usai berdiskusi dengan para pakar terkait. Menurut Presiden kedelapan RI itu, swasembada pangan harus diwujudkan untuk mencegah ketergantungan bahan pangan pada negara-negara lain.
Di masa krisis, kata Prabowo, tidak ada negara yang bersedia menjual bahan-bahan pangan mereka.
"Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang mereka untuk kita beli. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan," ucap dia. Ant/I-1
