JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, berencana memanggil Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah, sebagai upaya mediasi atas buntut dari konflik antara Arief dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, terkait lahan BPSDM Hukum dan HAM di Kota Tangerang. Selain memanggil Arief, Tjahjo juga akan mengundang Gubernur Banten, Wahidin Halim, Kamis (18/7).
"Besok siang kami akan panggil Wali Kota Tangerang sekaligus Gubernur Banten untuk juga melakukan pembinaan," ungkap Tjahjo, di Kompleks Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/7).
Sebelumnya, Arief bersurat kepada Kemendagri untuk memberi solusi atas konflik yang terjadi antara dirinya dan Menkumham. Menanggapi persoalan yang terjadi, Tjahjo meminta kedua belah pihak untuk memperbaiki komunikasi agar tidak terjadi salah paham.
Khusus untuk Wali Kota Tangerang, Tjahjo sebagai pembina kepala daerah meminta agar Arief tak mengambil keputusan emosional yang bisa merugikan publik juga.
"Ini adalah sebuah miskomunikasi atas sesuatu hal yang belum terkonfirmasi secara benar. Saya bukan membela Menkumham, tapi Wali Kota harusnya jangan melangkah sepihak secara emosional yang dapat merugikan publik," tegasnya.
Di samping itu, Mendagri juga mengatakan tak perlu memanggil Menkumham karena kewenangannya adalah melakukan pembinaan kepada kepala daerah.
"Tidak usah kalau panggil Menkumham, cukup pemda saja," pungkas Tjahjo.
Saling Lapor
Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah, melaporkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) ke Polres Metro Kota Tangerang, Selasa (16/7). "Sudah kemarin buat laporan polisi, saya dapat informasi saya dilaporkan ke polisi setelah rapat," ujar Arief.
Pada Selasa (16/7), Kemenkumham telah lebih dulu melaporkan Arief ke polisi terkait masalah perizinan pembangunan di atas lahan milik Kemenkumham di Kota Tangerang.
"Kan mereka bilang biar kelihatan yang salah yang mana. Kalau emang saya benar nanti dia akan melakukan proses, kalau kami salah kita lihat nanti. Semoga ada hikmahnya," kata Arief. fdl/P-6