Akibat mengusulkan impor beras saat terjadi panen raya, Mendag Zulkifli Hasan dinilai tidak patuh pada Presiden Joko Widodo.
YOGYAKARTA - Pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, yang membuka opsi impor beras di saat masa panen, dinilai sebagai bentuk ketidakpatuhan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pekan lalu meminta jajarannya menjaga harga di tingkat petani tidak jatuh saat masa panen.
"Pernyataan Mendag tersebut dinilai sengaja untuk menjatuhkan harga di tingkat petani," kata pengamat dari Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) DIY, Aditya Hera Nurmoko, saat dihubungi Koran Jakarta, Kamis (16/3).
Aditya mengatakan dalam situasi panen raya seperti hari ini seharusnya seorang menteri sebaiknya membuat pernyataan yang menenteramkan petani, bukan sebaliknya, malah membuat khawatir petani.
"Pesan Presiden Jokowi jelas, jaga harga di tingkat petani. Presiden Jokowi dua kali ke sawah, ke Jabar dan ke Kebumen bareng Menhan Prabowo dan Gubernur Jateng Ganjar, belum lama ini. Menteri harus bisa membaca maunya Presiden, bukan sebaliknya," kata Aditya.
Benar bahwa pemerintah perlu cadangan pangan yang cukup, namun semestinya Badan Pangan yang membuat pernyataan karena akan dimulai dari bagaimana menjaga dan meningkatkan produksi pangan nasional. Jangan sampai solusi mudah seperi impor diutamakan dan mengalahkan produksi nasional.
"Seharusnya Badan Pangan atau Kementan yang bikin statemen soal keamanan cadangan pangan kita. Perspektifnya produksi jangan dagang," tandas Aditya.
Langkah Konkret
Ada beberapa langkah konkret yang diusulkan Aditya agar Indonesia benar-benar bisa terbebas dari impor. Karena dari sisi lahan sebenarnya masih mencukupi dan sudah dilindungi dengan UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Perlintan).
Pertama, tambah Aditya, meningkatkan produksi beras di dalam negeri dengan cara meningkatkan produktivitas, memperbaiki sistem irigasi, memberikan dukungan teknologi, pupuk, dan benih unggul, dan subsisdi kepada petani.
"Masalah pupuk juga sudah di-highlight sama Presiden. Mendag bisa itu terlibat dalam memperbaiki perdagangan pupuk," kata Aditya.
Kedua, tambah dia, Kemendag juga bisa terlibat dalam mengoptimalkan pengelolaan stok beras yang ada, termasuk meningkatkan efisiensi penyaluran beras kepada masyarakat, pengawasan terhadap penyimpangan, dan memperbaiki sistem cadangan beras nasional.
"Mengingat pedagang beras besar di pasar induk kan diawasi sama Kemendag dan disperindag daerah," jelas Aditya.
Sebelumnya seperti dikutip dari Antara, Mendag membuka opsi impor beras dari India guna mencukupi kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). "Maksud saya beli dulu, nanti masuknya setelah panen raya tidak apa-apa. Jadi Bulog punya stok, tapi di India," katanya dalam acara Seminar Nasional Nagara Institute di Jakarta, Kamis.
Usulan untuk impor beras dari India tersebut, diakui Mendag muncul usai kunjungan kerjanya di India beberapa hari lalu. Menurutnya, persoalan pangan merupakan masalah serius yang harus disiapkan sejak jauh-jauh hari. Impor beras bisa menjadi opsi jika pada musim panen raya ini Bulog tidak mampu memenuhi kecukupan stok CBP
