Gunung Kidul - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menyatakanada 20 sistem peringatan dini yang dipasang di titik potensi longsor tidak dapat berfungsi akibat rusak dan tidak ada pemeliharaan karena tidak ada anggarannya.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunung Kidul Edy Basuki di Gunung Kidul, Kamis, mengatakan ada 30 unit sistem peringatan dini (EWS) yang dipasang di lokasi-lokasi potensi longsor dan 7+1 EWS tsunami.

"Dari 30 EWS longsor yang dipasang, sekarang tinggal 10 EWS longsor yang masih berfungi dan aktif. Kemudian dari tujuh EWS tsunami, hanya satu EWS tsunami yang masih aktif," katanya.

Ia mengatakan pengelolaan dan pengawasan sudah diserahkan ke pemerintah desa. Namun desa tidak melakukan perbaikan dan pemeliharaan karena keterbatasan anggaran atau APBDes belum mengalokasikan untuk kebencanaan.

Selanjutnya, EWS tsunami masih menjadi kewenangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"BPBD Gunung Kidul tidak menganggarkan pemeliharaan dan perbaikan EWS karena sudah diserahkan ke desa," katanya.

Untuk itu, pihaknya baru bisa melaporkan kerusakan EWS ke pemerintah pusat dan provinsi. Harapannya, ada bantuan dana yang dikucurkan untuk perbaikan.

"Namun sampai saat ini belum ada tindaklanjutnya," katanya.

Sebagai alternatif, BPBD Gunung Kidul memilih meningkatkan kapasitas mitigasi bencana baik di masyarakat ataupun infrastruktur pendukung. Khususnya di kawasan pantai.

Selain itu, BPBD melakukan penguatan fisik dilakukan dengan memperkuat jaringan internet serta menambah fasilitas pengeras suara. Hal itu terutama dilakukan di kawasan Pantai Kukup, Baron, dan Krakal.

Menurut diapengeras suara sangat berguna untuk memberikan peringatan dini bagi warga. Sedangkan jaringan internet akan mempermudah warga mendapatkan info terkini mengenai potensi kebencanaan.

"Kami bekerja sama dengan Dinas Pariwisata hingga SAR untuk penguatan tersebut," demikianEdyBasuki.

Baca Juga: