Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM pada Senin (28/ 22), menargetkan sebanyak 30 juta UMKM Indonesia untuk masuk ke e-commerce pada 2030. Angka ini, menurut Jokowi dapat membawa Indonesia menjadi raksasa pasar digital terbesar di dunia.

Laporan E-conomy SEA 2020 oleh Google, Temasek dan Bain & Company menuturkan, jumlah konsumen e-commerce baru di Indonesia naik 10,4 persen dari yang sebelumnya hanya mencatat 6,2 persen kenaikan konsumen baru pada sebelum pandemi.

Para konsumen digital baru ini juga diprediksi Google akan menetap, di mana 99 persen konsumen berencana akan terus menggunakan layanan digital.

Selain peningkatan dalam hal jumlah konsumen, besarnya peluang bisnis pada e-commerce turut membantu para penjual menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19. Sebanyak 28 persen penjual digital bahkan menyatakan bahwa mereka tidak mungkin bertahan jika bukan karena platform digital.

Mereka mengaku ikut terbantu dengan kehadiran layanan pembayaran digital juga menjadi sektor pendukung yang penting dalam e-commerce.

Guna mewujudkan Indonesia sebagai pasar digital terbesar di dunia, Jokowi juga menghimbau jajaran pemerintah daerah hingga pusat untuk mempermudah perizinan, akses permodalan, hingga melakukan berbagai pelatihan terkait teknologi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Berikan pelatihan-pelatihan baru, mengenal dan memanfaatkan teknologi produksi yang bermanfaat bagi pengembangan usaha," ucap Jokowi.

Terkait kepelatihan, Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik E-commerce 2021 mencatat hanya 8 persen penjual atau usaha digital yang pernah mendapatkan pelatihan seputar pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran digital.

Adapun para penjual tersebut mengaku lebih banyak mendapatkan pelatihan terkait dari pihak swasta. BPS mencatat sebesar 77,24 persen pelatihan pemanfaatan teknologi informasi diselenggarakan oleh swasta, sementara sisanya 25,36 persen diselenggarakan instansi pemerintah.

Baca Juga: