KAIRO - Indonesia dan Mesir menyepakati adanya kerja sama penanggulangan ancaman terorisme. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahamanan (Memorandum of Understanding/MoU) antara Kementerian Dalam Negeri Mesir dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Penandatangan MoU Kerja Sama Penanggulangan Terorisme tersebut dilakukan di Kantor Kemendagri Kairo, Mesir, (26/2). Kesepakatan tersebut langsung dilakukan Mendagri Mesir, Mayjen Mahmoud Tawfik dan Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius. Turut hadir dalam acara tersebut Duta Besar Indonesia untuk Mesir, Helmy Fauzi dan Sekretaris Utama BNPT, Marsekal Muda Asep Adang Supriyadi.
Suhardi menjelaskan saat ini kelompok radikal telah mengubah strategi perekrutan pendukung aksinya. Media sosial, tambah dia, digunakan untuk melakulan perekrutan, indoktrinasi, propaganda, dan transfer ideologi.
"Strategi ini merupakan alternatif yang mudah bagi kelompok radikal untuk menyebarkan pengaruh secara lintas batas," jelas pria berpangkat bintang tiga ini.
Suhardi menguraikan jaringan teroris radikal di Indonesia sangat dipengaruhi dinamika dan perkembangan jaringan teroris global, terutama dari kawasan Timur Tengah. Tidak mengherankan, jaringan teroris radikal di Indonesia ada yang bergabung dengan ISIS. Apalagi, pengaruh ISIS di kawasan Asia secara signifikan ada di tiga negara yaitu Indonesia, Filipina dan Malaysia.
"Inilah saatnya bagi Indonesia dan Mesir untuk membangun kerangka kerja sama dalam melawan terorisme dan terorisme berbasis kekerasan," tandas Suhardi.
Lebih lanjut, Dubes Helmy Fauzi menambahkan proses perjalanan MoU Penanggulangan Terorisme ini sudah diinisiasi sejak 2013. Sebelumnya, kunjungan delegasi BNPT telah dilakukan tiga kali, yakni pada November 2013, November 2014 dan Maret 2018. Karena itu, menurut dia, kesepahaman ini merupakan momentum untuk semakin memperkuat kerja sama dalam memerangi terorisme sebagai kejahatan transnasional.
"Kami yakin, baik Indonesia maupun Mesir, dapat saling belajar dari pengalaman sehingga penanggulangan terorisme menjadi semakin baik mengingat terorisme merupakan tindak pidana transnasional," urai Dubes Helmy. sur/AR-3