Sebuah opini yang ditayangkan media yang didukung junta menuliskan bahwa PBB sebagai institusi yang bobrok.
YANGON - Media pemerintah Myanmar pada Jumat (16/6) mengutuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai institusi yang bobrok. Kecaman itu dilontarkan beberapa hari setelah utusan khusus PBB untuk negara itu, mengundurkan diri dan badan dunia itu mengecam pembatasan bantuan bagi para korban penyintas topan.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer merebut kekuasaan pada Februari 2021, mengakhiri eksperimen demokrasi singkat dan memicu bentrokan di seluruh negeri dengan kelompok pemberontak etnis dan pejuang anti-kudeta.
Militer mengkritik upaya PBB dan blok Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) yang selama ini berupaya untuk membangun dialog antara junta dan lawan-lawannya, yang telah disumpah untuk "dimusnahkan".
Pada Jumat, Global New Light of Myanmar yang didukung negara menerbitkan sebuah opini pada hari Jumat berjudul The Picture of Irrelevance, disertai dengan foto markas besar PBB di New York.
"Di dalam (markas besar PBB), itu penuh dengan ego. Intinya bobrok," kata tulisan opini itu. "Kesombongan, ketidaktahuan, dan kepentingan pribadi telah begitu mencemari pikiran mereka sehingga mereka menyangkal betapa tidak relevannya keberadaan mereka atau hanya tidak kompeten dan tidak mampu melihat kenyataan," imbuh tulisan opini itu.
Heyzer Mundur
Pekan ini, Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Noeleen Heyzer, secara resmi mengundurkan diri setelah masa jabatan 18 bulan di mana dia dikritik oleh junta dan lawan-lawannya.
Pakar ilmu sosiologi dari Singapura itu ditugaskan mendesak junta militer untuk terlibat dalam dialog politik dengan kelompok-kelompok oposisi, dan mengakhiri tindakan keras berdarah yang diluncurkan setelah menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi.
Heyzer mengunjungi Myanmar pada Agustus lalu dan bertemu dengan pemimpin junta, Min Aung Hlaing, dan pejabat tinggi militer lainnya dalam sebuah langkah yang dikritik oleh kelompok hak asasi manusia karena memberikan legitimasi kepada para jenderal.
"Pekan ini salah satu dari mereka mundur, sehubungan dengan Myanmar," kata opini itu, tanpa menyebut nama Heyzer. "Orang-orang ini seharusnya tidak diberi peran dalam mencari solusi untuk masalah yang dihadapi Myanmar. Solusi untuk Myanmar akan datang dari dalam dan dengan bantuan, kerja sama, dan pengertian dari tetangga dan negara sahabat," imbuh opini tersebut.
Awal bulan ini Heyzer bertemu dengan Zin Mar Aung, menteri luar negeri pemerintah bayangan Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang didominasi anggota parlemen yang digulingkan dalam kudeta, dan kini berupaya menggulingkan junta.
Sementara itu junta militer telah menyatakan NUG sebagai organisasi "teroris".
Artikel pada Jumat muncul ketika PBB berjuang untuk mendapatkan akses ke daerah-daerah di Myanmar barat yang hancur akibat Topan Mocha yang mematikan bulan lalu.
Pada Selasa (13/6), PBB mengecam keputusan "tak terduga" junta untuk menangguhkan otorisasi perjalanan bagi pekerja bantuan yang berusaha menjangkau lebih dari satu juta orang di negara bagian Rakhine yang dilanda topan. AFP/I-1
