Pemerintah juga diminta mendorong sektor informal dan padat karya guna atasi kemiskinan.
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak segenap pemangku kepentingan untuk memanfaatkan peringatan "May Day" atau Hari Buruh Internasional 2023 sebagai momentum melakukan setidaknya empat hal, salah satunya dengan memperluas kesempatan kerja.
Jokowi saat menyampaikan ucapan Selamat Hari Buruh Internasional 2023 dari Istana Kepresidenan Bogor yang disiarkan di kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Senin (1/5), mengatakan momentum "May Day" harus dimanfaatkan untuk terus memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja, melindungi hak buruh dan pekerja, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional.
Presiden juga menekankan pentingnya melanjutkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia, baik melalui pengembangan pendidikan vokasional maupun peningkatan keterampilan tenaga kerja.
Kepala Negara sempat mencontohkan program prakerja dan balai latihan kerja yang selama ini dilakukan pemerintah, industri, serta masyarakat umum sebagai salah satu langkah yang harus terus dipertahankan.
"Upaya upskilling dan reskilling buruh dan tenaga kerja terus dilakukan melalui program prakerja, serta melalui Balai Latihan Kerja yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan industri," kata Jokowi.
Pemerintah, kata Presiden, terus berusaha meningkatkan jumlah investasi dari dalam dan luar negeri karena akan memperluas kesempatan kerja, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan buruh dan tenaga kerja di Indonesia. "Sekali lagi, Selamat Hari Buruh Internasional 2023," kata Presiden diakhir sambutannya.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, seperti yang dikutip dari Antara menilai peringatan "May Day" kali ini dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan sinergi elemen ketenagakerjaan.
"Peringatan ini merupakan momentum untuk meningkatkan rasa persaudaraan, kebersamaan, soliditas, sinergi elemen ketenagakerjaan yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pekerja, dan pengusaha," kata Menaker.
Puncak perayaan Hari Buruh Internasional juga mempertemukan pimpinan konfederasi, federasi, perwakilan pekerja atau buruh, serta pengusaha. "Jadi, hari buruh itu bukan lagi miliknya buruh semata, tetapi juga dirasakan pengusaha, dan pemerintah akan memfasilitasi bagaimana mengekspresikan kebahagiaan dari teman-teman serikat pekerja, serikat buruh," kata Ida.
Belum Bekerja
Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, mengapresiasi pesan Presiden di Hari butuh. Presiden Jokowi mengingatkan bahwa tanggung jawab pemerintah bukan hanya memikirkan kesejahteraan para buruh yang sudah bekerja dengan menaikkan upah mereka setinggi tingginya yang membuat membuat investor lari.
"Pemerintah juga harus memperjuangkan kesejahteraan para buruh yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan," kata Piter.
Pemerintah, katanya, harus membuka lapangan kerja seluas-luasnya dengan cara mendorong investasi yang sebesar-besarnya. Kemudian, memberikan insentif atau kemudahan investasi, membangun berbagai infrastruktur, dan memperluas kawasan-kawasan industri.
Setiap tahun, kata Piter, angkatan kerja bertambah lebih kurang 3-4 juta jiwa. Mereka membutuhkan pekerjaan. "Pemerintah harus menciptakan lapangan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 sampai 4 juta tersebut. Tidak mungkin itu terwujud kalau tidak ada investasi baru, tidak ada pabrik-pabrik baru," katanya.
Ia menegaskan buruh yang saat ini sudah bekerja bukan satu satunya yang harus dipikirkan pemerintah, karena mereka setidaknya sudah bekerja dan sudah ada penghasilan.
Pemerintah juga harus memikirkan mereka yang saat ini belum bekerja karena jumlahnya sangat banyak.
"Pemerintah harus mendorong agar ada pabrik-pabrik yang baru berdiri, yang memperluas pabrik agar terus tercipta lapangan kerja baru," kata Piter.
Diminta Terpisah, Guru Besar Kemiskinan dari Fisip Universitas Airlangga, Surabaya, Bagong Suyanto, mengatakan untuk memperluas kesempatan kerja, pemerintah dapat mendorong sektor informal serta industri padat karya. Pemerintah harus berani mengutamakan industri padat karya di tengah tren global industri modal.
"Pemerintah harus berani mendorong industri padat karya di tengah dilema tren dunia yang mengarah pada industri padat modal, karena membantu mengatasi kemiskinan," kata Bagong.
