Potensi ekonomi pariwisata Bali cukup besar bagi Indonesia dan UMKM, namun pembukaan kembali Pulau Dewata tetap harus dilakukan hati-hati.

JAKARTA - Pemerintah perlu mematangkan rencana pembukaan kembali pariwisata di Bali meskipun jumlah kasus positif Covid-19 di Pulau Dewata menunjukkan tren penurunan. Sebab, jika tak dilakukan secara hati-hati, pembukaan pariwisata di Bali justru dikhawatirkan dapat mendorong kembali peningkatan kasus baru Covid-19 di daerah tersebut.

"Indikator penurunan jumlah kasus di Bali jelas, (namun) pembukaan pariwisata di sana, wabahnya harus sudah terkendali lebih dulu," ujar peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Kendati nanti dibuka, lanjut dia, pemerintah harus melakukan pengecekan ganda (double screening) terhadap wisatawan, terutama asing, yang akan berkunjung ke Pulau Dewata itu. "Misal, dari negara asal wisatawan asing harus ada surat bebas Covid-19, lalu di Bali juga harus dicek kembali. Jadi double screening," ucapnya.

Selain itu, dia menambahkan protokol kesehatan juga harus tetap ketat dijalankan agar tidak menimbulkan kasus baru. "Wisatawan asing cenderung berkumpul di bar atau tempat ramai, harus ada jam malam juga, tetap ada batasan-batasannya," katanya.

Dia mengakui potensi ekonomi pariwisata Bali cukup besar bagi Indonesia dan UMKM, namun tetap juga harus dilakukan hati-hati.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana membuka kembali pariwisata Bali menyusul penurunan jumlah kasus Covid-19 di Pulau Dewata. Dalam rapat koordinasi pemulihan pariwisata Bali, Kamis (25/2), Luhut menilai kemungkinan pembukaan kegiatan ekonomi, termasuk pariwisata, akan dilakukan seiring dengan implementasi protokol kesehatan secara ketat.

"Jumlah kasus (Covid-19) di Bali dalam beberapa minggu terakhir ini telah menunjukkan penurunan. Penurunan tersebut terjadi karena diberlakukan kebijakan pendekatan terukur dengan memperhitungkan dua faktor krusial, yaitu memungkinkan kegiatan ekonomi untuk dilanjutkan dan menegakkan implementasi protokol kesehatan di seluruh Bali, termasuk di tingkat desa," jelasnya.

Luhut mengungkapkan pemerintah akan melakukan sosialisasi seperti mengenai peraturan/ regulasi tata cara pariwisata di Bali, terutama untuk wisatawan asing.

Bergantung Vaksinasi

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Trisno Nugroho, mengatakan semakin cepat Bali bisa menyelesaikan vaksinasi Covid-19 dan mencapai kekebalan komunitas 70 persen maka akan membuat wisatawan lebih percaya diri berkunjung ke Pulau Dewata.

"Dengan pengusaha hotel divaksin, petugas bandara divaksin, dan sebagainya, wisatawan akan lebih merasa aman untuk berwisata ke Bali," katanya di sela-sela kegiatan vaksinasi Covid-19 di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Sabtu pekan lalu.

Kegiatan vaksinasi Covid-19 yang dipusatkan di BNDCC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, mulai 27 Februari 2021 ini hingga beberapa hari ke depan itu diperuntukkan bagi pelaku pariwisata dan mitra pengemudi Grab. Per harinya dibatasi peserta vaksin untuk 800 orang dan ditargetkan dapat menyasar hingga 5.000 orang pelaku pariwisata.

Baca Juga: