“Sekolah gratis ini harus benar-benar terkoordinasi, terkontrol dengan baik."
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) diminta untuk mematangkan persiapan program sekolah swasta gratis, agar tidak menjadi masalah kemudian hari. "Sekolah gratis ini harus benar-benar terkoordinasi, terkontrol dengan baik," jelas Ketua DPRD Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, Selasa.
Menurutnya, salah satu persiapan yang harus dimatangkan adalah menyatukan sudut pandang seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Harapnnya, tidak ada masalah di kemudian hari akibat kebijakan yang saling berbenturan. Prasetyo mengimbau Dinas Pendidikan memperketat dan mengevaluasi sekolah swasta yang tergabung dalam program sekolah gratis.
Sebab dia khawatir ada sekolah yang hanya memanfaatkan program gratis, namun tidak benar-benar menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Sebelum ini (kebijakan sekolah gratis) diputuskan, dikonsolidasi terlebih dulu.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jakarta Joko Agus Setyono menjelaskan, kebijakan sekolah gratis adalah amanat Undang-Undang Pendidikan Nasional. Maka, Pemprov telah melakukan pembahasan secara mendalam.
"Untuk sekolah-sekolah swasta yang grade A tidak mendapatkan program sekolah gratis karena mereka juga tidak akan mau," katanya. Pemprov juga sudah mengantisipasi ekses-ekses minor yang timbul dari kebijakan sekolah gratis. Contohnya, yayasan atau lembaga yang tiba-tiba ingin mendirikan sekolah baru.
Sedangkan untuk yang di bawah, (sekolah gratis) ini juga akan membuat masyarakat ingin buat sekolah-sekolah baru. Jadi, dibatasi dulu. Untuk sekolah-sekolah minimal sudah enam tahun atau 10 tahun baru bisa mendapat program sekolah gratis.
