Harus ada tim Satgas Covid-19 di musala dan masjid sehingga ketika menjalankan salat tarawih, termasuk salat Ied, terjaga prokes dengan baik.
SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mendukung larangan pemerintah agar masyarakat tidak mudik Lebaran tahun ini guna mencegah penyebaran Covid-19. Masyarakat diminta legowo menerima kebijakantersebut, apalagi mengingat masih banyak negara yang menjalankan penguncian atau lockdown.
"India lockdown, Bangladesh lockdown, Manila lockdown. Dengan demikian, kehati-hatian, kewaspadaan, dan kepatuhan seluruh kita semua menjadi penting, termasuk di dalamnya kepatuhan untuk tidak mudik pada Idul Fitri 1442 Hijriah tahun ini," ujar Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, di Surabaya, Rabu (7/4).
Menurut Khofifah, seperti halnya Idul Fitritahun lalu, kebiasaan masyarakat untuk bersilaturahmi dengan sanak keluarga mengucapkan Hari Raya Idul Fitri dan berhalal bihalal dapat dilakukan secara daring.
Mulai Melandai
Seiring berjalannya waktu, tambah dia, situasi dan kondisi pandemi Covid-19 perlahan-lahan mulai melandai melalui berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, seperti penerapan Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, hingga proses vaksinasi.
"Sabar dulu sedikit,vaksinasi kita masifkan, dan tetapmenjaga protokol kesehatan supaya keadaan yang sudah melandai ini bisa menghentikan penyebaran Covid-19. Garis larangan pemerintah untuk mudik ini akan menjadi penguatan seluruh elemen di Jawa Timur untuk mengatasi pandemi ini," tuturnya.
Sementara itu, meski mudik Idul Fitri tahun ini tidak diperbolehkan pemerintah, Khofifah menegaskan ibadah salat tarawih dan salat Idul Fitri diperbolehkan, tetapi dengan tetap menaati prokes, salah satunya, menjaga jarak secara aman. Untuk itu, tempat ibadah perlu menyiapkan petugas yang bertanggung jawab untuk menjalankan pengawasan tersebut.
"Harus ada tim Satgas Covid-19 dimusala dan masjid sehingga ketika menjalankan salat tarawih, termasuksalat Ied, terjaga prokes dengan baik," tegasnya.
Dia menambahkan, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021, PPKM Mikro akan kembali diberlakukan mulai 6 hingga 19 April 2021. "Terdapat perluasan wilayah pada PPKM Mikro kali ini. Jika sebelumnya hanya 7 hingga 10 provinsi, saat ini diperbanyak menjadi 20 provinsi," pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, tidak ingin mudik Lebaran menghancurkan capaian pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 yang sudah mulai dirasakan oleh Kota Solo.
"Satu bulan yang sudah cukup baik ini nanti kalau dihancurkan sama mobilitas warga ketika mudik, ini nanti kita mengulangi lagi dari nol," katanya saat menjadi pembicara acara Forum Pegiat Wisata Kota Surakarta di Solo, Rabu.
Apalagi, pada bulan Juli, pembelajaran tatap muka (PTM) sudah dimulai sehingga pihaknya berupaya menjaga kondusivitas Kota Surakarta.
