JAKARTA - Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak bepergian dan berwisata ke luar negeri jika tidak ada keperluan mendesak. Imbauan tersebut disampaikan untuk merespons penyebaran Covid-19 varian omicron di dunia.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan situasi pandemi Covid-19 di Indonesia relatif aman meskipun sejumlah kasus omicron ditemukan Tanah Air. Meski aman dan terkendali, Sandiaga memperingatkan masyarakat agar membatalkan perjalanan ke luar negeri mengingat kasus omicron di sejumlah negara sangat tinggi, termasuk di Inggris yang mencapai 37 ribu kasus per hari.

"Jika tidak ada keperluan mendesak dan sangat penting, rekomendasinya tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Untuk yang ingin melakukan kegiatan wisata maupun kegiatan ekonomi kreatif tentunya disarankan untuk #DiIndonesiaAja dan kami melihat mulai adanya kesadaran para pelaku parekraf untuk menerapkan protokol kesehatan dan itu saya pantau sendiri di Bali dan beberapa destinasi wisata," kata Sandiaga dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/12).

Dia menambahkan dengan berwisata di dalam negeri dapat membangkitkan ekonomi nasional sehingga membuka lapangan kerja. Dia menjelaskan, untuk mengantisipasi penyebaran omicron, pemerintah tetap memberlakukan karantina selama 10 hari bagi pelaku perjalanan luar negeri. Saat ini, lanjutnya, sudah terpantau sebanyak 4 ribu pelaku perjalanan luar negeri, baik yang keluar maupun masuk.

"Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menaikkan jumlah karantina terpusat selama 14 hari. Kita terus evaluasi per minggu tapi ada indikasi kuat pemerintah akan mempertimbangkan untuk menerapkan karantina 14 hari. Terutama untuk yang masuk dari luar negeri. Karena dari seluruh kasus Covid-19 yang hadir di Indonesia datangnya dari Luar negeri," jelasnya.

Proses "Screening"

Lebih lanjut Sandiaga menjelaskan Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya agar tidak terlambat menyikapi kemunculan kasus omicron di Tanah Air. Karena sudah 95 negara dan 11 negara yang dilarang ditambah 4 negara lagi yaitu Inggris, Denmark, Norwegia, Hong Kong. Proses screening harus betul-betul diperketat, karantina terpusat dilakukan dengan ketat dan dilakukan juga vaksinasi.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan K/ L untuk menentukan kebijakan yang terbaik saat natal dan tahun baru berbasis data dan kami sangat faktual dan taktis menyampaikan saat libur natal dan tahun baru diperbolehkan namun protokol kesehatannya diimplementasikan," katanya.

Pemerintah, kata Sandiaga, juga berharap dengan upaya pemantauan berlapis tersebut dapat mencegah pandemi seperti pada Juli-Agustus 2021. Menurut data dan survei Balitbang Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dengan dibatalkannya PPKM level 3 di seluruh Indonesia terdapat potensi sebesar 7,1 persen atau 11 juta orang yang diperkirakan akan melakukan perjalanan pada momen natal dan tahun baru.

Baca Juga: