JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono, berharap masyarakat urun rembuk dalam pembangunan IKN, termasuk pembiayaan. Membangun kota itu tidak sebentar, tidak bisa 3-5 tahun. Ini merupakan satu langkah panjang, 15-20 tahun ke depan dan bahkan perencanaan hingga 2045.
"Masyarakat bisa urun rembuk, dan dalam skala tertentu mereka bisa ikut serta di dalam pembangunan berbagai macam fasilitas di lapangan. Ini tentu saja membutuhkan support pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat," kata Bambang di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (29/3).
Bambang menyampaikan hal tersebut didampingi Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe. Keduanya bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan pejabat terkait lainnya.
Bambang menyebut Undang-Undang (UU) No 3 Tahun 2022 tentang IKN mengatur dana pembangunan IKN didapat dari pemerintah melalui APBN, APBD atau Kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta masyarakat sendiri.
"Misalnya kami dihubungi oleh diaspora global, orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri jumlahnya delapan juta orang. Mereka bertanya, 'Pak, kami ingin mempunyai rumah diaspora di IKN, boleh tidak kami difasilitasi?'," tambah Bambang.
Hal-hal seperti itu, menurut Bambang, merupakan inisiatif dari masyarakat yang baik. "Mereka juga akan 'mencari dananya sendiri' untuk membangun itu. Kami sifatnya fasilitasi sejauh desain dan hal-hal yang prinsip untuk menjaga keharmonisan rancang bangun dari kota itu tetap terjaga," ungkap Bambang.
Badan Usaha
Nantinya, Otorita IKN, menurut Bambang, akan memiliki badan usaha yang diharapkan bisa lincah dalam bertindak.
"Istilahnya agile untuk nanti berhubungan dengan pihak-pihak mitra pembangunan kami. Jadi, nanti ada Badan Otorita yang akan menyelenggarakan pemerintahan sebagai regulator dan sebagai manajemen perkotaan, manajer perkotaan. Sedangkan di bawahnya akan ada satu badan usaha yang kita bentuk untuk pengusahaan yang diharapkan bisa lincah bekerja sama dengan berbagai mitra swasta dan masyarakat," jelas Bambang.
IKN mencakup wilayah daratan seluas sekitar 256.142 hektare dan wilayah perairan laut seluas sekitar 68.189 hektare yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.
Dalam Rencana Induk IKN, disebutkan pembangunan IKN akan terjadi dalam lima tahap, yaitu tahap I pada 2022-2024 untuk pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pembangunan ekonomi serta relokasi TNI, Polri, dan BIN. Tahap II pada 2024-2029 dengan target fasilitas transportasi umum, primer, maupun sekunder sudah siap dipakai.
Tahap III yaitu pada 2030-2034 dengan target penyelesaian sistem angkutan umum massal, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), instalasi pengolahan air minum (IPAM), fasilitas penunjang kota spons, pengolahan sampah, penambahan amenitas digital dan perkotaan.
Tahap IV pada 2035-2039 dimulai pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan serta penyelesaian pembangunan kereta api regional dan bendungan multiguna. Tahap V pada 2040-2045 yang ditandai dengan pengembangan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk yang telah stabil.
Pemerintah memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk IKN mencapai 466 triliun rupiah yang akan dipenuhi melalui APBN sebesar 89,4 triliun rupiah, 253,4 triliun rupiah dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta 123,2 triliun rupiah dari swasta.
