Melalui program sekolah gratis, Pemerintah Provinsi Jakarta hadir berperan memberikan akses pendidikan. Sebab ini merupakan kebutuhan dasar warga untuk menciptakan Sumber Daya Manusia unggul.
JAKARTA - Program sekolah gratis negeri dan swasta dinilai akan bisa menyelesaikan masalah yang kerap muncul dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), anak putus sekolah, dan ijazah tertahan.
Wakil Ketua Sementara DPRD Jakarta, Jhonny Simanjuntak, Selasa (10/9), menilai, selama ini banyak keluhan mengenai Ijazah sekolah swasta tertahan karena belum melunasi pembayaran pendidikan. Di sisi lain, melalui program sekolah gratis, Pemerintah Provinsi Jakarta hadir berperan memberikan akses pendidikan. Sebab ini merupakan kebutuhan dasar warga untuk menciptakan Sumber Daya Manusia unggul.
Selain itu, program pendidikan gratis merupakan bentuk nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Jakarta memenuhi hak anak untuk memperoleh pendidikan selama 12 tahun. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan. "Sebab pendidikan bisa mengangkat derajat seseorang menjadi lebih baik," ujar Jhonny.
Dia berkomitmen untuk fokus memperjuangkan realisasi sekolah gratis negeri dan swasta mulai Juli 2025. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Jakarta menyatakan, bakal menggandeng 2.900 sekolah swasta dari SD, SMP, dan SMA dalam program sekolah gratis.
Terkait anggaran, Disdik Jakarta masih mendalaminya. Disdik akan mengutamakan anak-anak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk bisa mengikuti program sekolah gratis.
Pembahasan tentang program sekolah gratis dilakukan anggota dewan di Komisi E periode 2024-2029. Ini diharapkan dapat terealisasi secara bertahap.
