Program yang sudah disusun dan direncanakan dengan baik tidak akan mampu mencapai tujuan yang diharapkan jika kualitas data masih rendah.
JAKARTA - Persoalan data menjadi masalah klasik sehingga perlu segera diselesaikan oleh pemerintah. Selama ini, permasalahan utama yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan ekonomi Indonesia mencakup akurasi dan validitas data riil di lapangan.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Agus Herta Sumarto, menilai integrasi dan pemberlakuan data tunggal kependudukan seharusnya dilakukan sejak dulu. Dia menambahkan, terkait data kependudukan, pajak, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) seharusnya hanya satu dan terintegrasi sehingga memudahkan pemerintah dalam menyusun program bantuan sosial, pungutan pajak, dan program-program lainnya.
"Program yang sudah disusun dan direncanakan dengan baik tidak akan mampu mencapai tujuan yang diharapkan jika kualitas data masih rendah. Pun dengan program pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai jika data belum tersedia secara akurat dan valid," ujar Agus, di Jakarta, Senin (19/9).
Begitu pula dengan program bantuan sosial dan bantuan usaha produktif untuk usaha mikro tidak akan mampu menjadi penopang sektor konsumsi dan sektor produksi jika penyaluran program tersebut tidak sesuai sasaran.
"Semua program yang disusun dan direncanakan dengan baik tidak akan berhasil secara optimal jika data yang tersedia masih terbatas dan tidak akurat, sebagaimana peribahasa klasik garbage in, garbage out," kata pria yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik bersama Bappenas siap melaksanakan program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk memperkuat pendataan kondisi sosial ekonomi penduduk dari demografi, perumahan, data keadaan disabilitas, kepemilikan aset hingga geospasial.
Data dari Program Regsosek juga diharapkan dapat menghapus kemiskinan ekstrem, melalui penyediaan data yang akurat sehingga bantuan pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Data BPS menunjukkan sebanyak 26,16 juta penduduk Indonesia atau 9,54 persen dari total penduduk masih tergolong miskin pada Maret 2022 dengan 7,50 persen penduduk miskin berada di perkotaandan 12,29 persen berada di perdesaan.
Tingkatkan Ketepatan
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menegaskan keberadaan program Regsosek nantinya mampu meningkatkan ketepatan sasaran-sasaran program pemerintah. "Program ini diharapkan akan mampu menyajikan peringkat kesejahteraan setiap penduduk dan meningkatkan ketepatan sasaran program-program pemerintah, tak hanya bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, tetapi juga program peningkatan daya saing UMKM," jelasnya.
Sementara itu, Staf Ahli Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan, Sudarto, mengatakan program Regsosek dapat membuat pengelolaan keuangan negara lebih efisien.
"Dengan data yang akurat, kita bisa mengurangi tumpang tindih kegiatan. Kita bisa memilih dengan akurat program mana yang bisa disinergikan, sehingga value for money APBN bisa lebih meningkat," kata Sudarto, beberapa waktu lalu.
Dengan data dari program Regsosek, menurut dia, kementerian dan lembaga tidak perlu membangun sistem sendiri, mengumpulkan data sendiri, maupun mengalokasikan anggaran sendiri, melainkan bisa membaginya dengan kementerian dan lembaga lain sehingga program pemerintah bisa lebih efisien.
"Kalau semua dibangun sendiri-sendiri, yang namanya teknologi tidak ada yang murah, pasti mahal. Dengan dibangun satu saja, berdasarkan basis data yang sama, itu akan cukup," imbuhnya.
