JAKARTA - Mantan tokoh senior pendiri Organisasi Papua Merdeka (OPM), Nicholas Youwemenegaskan Veronica Koman yang selalu memprovokasi dari pelariannya di Australia, sama sekali tidak punya hak untuk bicara masalah Papua. Veronica Koman bukan orang Papua. Dia tidak lebih dari seorang provokator.
Dalam siaran persnya yang diterima Koran Jakarta, Jumat (7/5), Nicholas Youwe mengatakan, dalam kondisi sekarang sudah tidak ada lagi keraguan dari Pemerintah Indonesia di dalam membangun Papua. Karena itu, berbagai pihak yang selaku memprovokasi masyarakat, agar menghentikan aktifitasnya. "Anda hanya mencari keuntungan atas kekisruhan ini," tegasnya.
Hal ini disampaikan Nicholas Youwedalam acara webinardengan tema Memahami Papua, serta Upaya Penyelesaian Secara Kolaborarif & Holistik, di Jakarta, yang diselenggarakan Indonesia Publik Institute (IPI), Kamis (6/5).
Hadir dalam webinar sejumlah aktifis dalam dan luar negeri, para tokoh Papua, di antaranya mantan Menteri Luar Negeri OPM selama 15 tahun Nicholas Youwe yang telah menyatakan kesetiaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersama Nick Messet sejak tahun 2010.
Bertindak sebagai narasumber dalam webinar ini adalah Bobby Aditya Rizaldi anggota komisi I DPR; Muhammad AS Hikam MA (pengamat politik Presiden University), Komisaris Jenderal Polisi Paulus Waterpauw (Kepala Badan Intelijen dan Pengamanan Polisi Republik Indonesia), Dr Jaleswari Pramodawardhani (Deputi V Bidang Politik Hukum Pertahanan Keamanan dan Hak Azasi Manusia Kantor Staf Presiden) dan Billy Mambrasar (Staf Khusus Presiden).
"Saya harap, Anda Veronica Koman jangan campuri lagi urusan Papua. Anda adalah provokator yang pengecut bersembunyi di luar negeri," ucap Nicholas.
Veronica Koman dikenal setelah terjadinya demonstrasi di Papua yang dipicu oleh insiden rasis di Surabaya, pada 4 September 2019. Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka karena dituduh telah melakukan penghasutan dan memprovokasi melalui media sosial, saat ini berada dalam pelariannya di Australia.
Menurut Nicholas Youwe, masih ada kelompok kriminal di Papua, tapi eksistensinya sudah semakin melemah yaitu OPM tersebar dalam empat faksi, yaitu Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang presidennya Victor Yeimo.
Kemudian, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dengan presiden Benny Wenda, OPM Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (OPM-TPNPB) dipimpin Jeffrey Bolmanak dan Kelompok Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) yang presidennya Forkorus Yaboisembut.
"Sekarang dengan pendekatan anthropologi budaya yang dilakukan Pemerintah Pusat di Jakarta, pemberdayaan masyarakat adat dan hak-hak masyarakat adat di Papua, harus menjadi perhatian. Orang Papua harus segera bangkit dari keterpurukan," pungkas Nicholas Youwe.
