KUALA LUMPUR - Mantan Menteri Keuangan Malaysia yang kini jadi sosok utama oposisi, Lim Guan Eng, pada Jumat (7/8) telah didakwa atas pasal tindak pidana korupsi terkait proyek konstruksi bernilai 1,5 miliar dollar AS.
Lim adalah pengkritik pemerintah terkini yang jadi sasaran kampanye pemberantasan korupsi sejak partai yang dinodai skandal kembali berkuasa. Ia menjadi Menkeu Malaysia hingga Februari lalu dan merupakan sosok petinggi yang menghadapi pemeriksaan tindak kriminal dalam beberapa bulan terakhir dan sekutunya bersikeras bahwa kasus ini memiliki motivasi politik.
Sekumpulan awak media dan pendukungnya, termasuk rekan-rekan anggota legislatif, menunggunya saat ia tiba di Pengadilan Kuala Lumpur pada Jumat pagi, setelah sebelumnya pada Kamis (6/8) malam, Lim diciduk oleh pejabat pemberantasan korupsi.
Kasus korupsi ini menyoal pada proyek pembangunan terowongan bawah laut senilai 6,3 miliar ringgit (1,5 miliar dollar AS) di Negara Bagian Penang. Saat pembangunan dimulai, Lim menjabat sebagai ketua menteri untuk periode 2008 hingga 2018.
Lim yang kini adalah ketua kelompok oposisi Democratic Action Party (DAP) menyatakan dirinya tak bersalah atas sebuah tuduhan suap dari seorang pengusaha dengan imbalan agar perusahaannya ditunjuk untuk proyek pembangunan itu.
Berdasarkan amar dakwaan, uang suap itu diambil dari potongan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dari pengerjaan proyek tersebut.
Lim, 59 tahun, yang saat ini dibebaskan dengan jaminan, bisa menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun jika terbukti bersalah. "Ia juga akan menghadapi dua dakwaan korupsi lagi pekan depan," menurut badan antikorupsi di Negeri Jiran itu.
Berangus Perbedaan Pendapat
Pejabat terkait telah menyelidiki kasus ini selama beberapa waktu, dan Lim telah ditanyai beberapa kali terkait kasus tersebut. Pekan lalu, seorang anggota parlemen DAP, Tony Pua, menyatakan bahwa kasus terhadap Lim sebagai sebuah penganiayaan dan mengatakan ada upaya bersama yang dilakukan orang kuat di Malaysia untuk menjatuhkan nama baik Lim.
Lim juga pernah didakwa dalam sejumlah kasus korupsi lain beberapa tahun lalu, tetapi semua dakwaan itu dibatalkan pada 2018.
Partainya, yang didominasi oleh etnis minoritas Tionghoa di Malaysia, adalah anggota utama koalisi yang meraih kekuasaan pada pemilihan penting pada 2018 dan berhasil menggulingkan rezim korup yang telah memerintah Malaysia selama enam dekade.
Namun kemudian pemerintahan yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad runtuh di tengah pertikaian politik sengit pada Februari lalu. Sebuah koalisi yang didominasi oleh partai yang dinodai skandal dan berperan penting dalam blok koalisi yang berkuasa hingga 2018, United Malays National Organisation (UMNO), telah kembali merebut kekuasaan.
Sejak itu, pihak berwenang telah melakukan serangkaian penyelidikan terhadap politisi oposisi, jurnalis dan aktivis. Para kritikus menyatakan hal itu sebagai tindakan bagi memberangus perbedaan pendapat. AFP/I-1
