Analisis kualitatif yang dihasilkan bisa jadi landasan ilmiah untuk dimanfaatkan kementerian dan lembaga. BRIN akan fokus menjadi penyedia rekomendasi kebijakan berbasis riset.
JAKARTA - Hasil riset harus dimanfaatkan pemerintah dalam menyusun kebijakan. Hal ini seiring pengintegrasian lembaga penelitian di kementerian/lembaga ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Demikian disampaikan Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, dalam Pembukaan Forum Komunikasi Riset dan Inovasi (FKRI) 2021, di Jakarta, Jumat (19/11).
"Secara khusus, untuk riset terkait kebijakan, harapan kami bahwa ini sesuai dengan janji saat amanat integrasi kementerian/lembaga dalam BRIN," ujarnya. Dia menjelaskan, riset sangat penting untuk mendukung kebijakan kementerian/lembaga terkait.
Dia memastikan, BRIN akan fokus menjadi penyedia rekomendasi kebijakan berbasis riset dan kajian ilmiah baik yang bersifat nasional maupun sektoral bidang terkait. Menurutnya, BRIN akan memakai literatur primer, koleksi dan data dengan landasan metode kuantitatif yang kuat.
"Maka, diharapkan analisis kualitatif yang dihasilkan bisa jadi landasan ilmiah untuk dimanfaatkan kementerian dan lembaga," katanya. Laksana menjelaskan, kehadiran acara FKRI menjadi wadah kementerian dan lembaga untuk menyampaikan kebutuhan riset dan inovasi yang bisa dilaksanakan BRIN.
Adapun kebutuhan tersebut mencakup tahun anggaran 2022-2023. "Kebutuhan ini bisa mencakup riset solusi teknologi dan inovasi yang dibutuhkan kementerian-lembaga," tandasnya.
Kolaborasi
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, menekankan, perlu adanya kolaborasi triple helix antara akademisi, pemerintah, dan industri. Menurutnya, kolaborasi harus didasarkan pada filosofi dasar dan prinsip untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional.
Dia menekankan, sinergi dan kolaborasi triple helix itu bisa terwujud melalui kontribusi semua stakehloder yang sifatnya terbuka. Dalama kaitan ini, pemerintah hanya sebagai regulator dengan membuat peraturan yang bisa mendorong munculnya program-program unggulan.
"Sebagai fasilitator, pemerintah juga dapat memberi dukungan pendanaan. Selanjutnya, pemerintah juga end user untuk menghasilkan sebuah kebijakan berbasis sains," jelasnya. Dia menyebut, FKRI sangat penting sebagai forum pengambilan keputusan kementerian dan lembaga serta menyinergikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia penuh iptek.
Perguruan tinggi, lembaga iptek dan sejenisnya sebagai penghasil inovasi dapat memperkuat kapasitas SDM iptek. Dalam forum ini, industri dan dunia usaha berperan sebagai inisiator penelitian. Mereka juga berperan dalam pengembangan dan inovasi secara mandiri. "Bahkan bisa memperkaya inovasi produk iptek, sehingga mampu berkompetisi tingkat global," ucapnya.
