» Pemerintah harus melakukan transformasi ekonomi melalui reformasi birokrasi yang nyata sehingga tercipta lapangan kerja dan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
» Belanja kurang produktif karena belanja modal cenderung menurun.
JAKARTA - Volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus meningkat setiap tahun seharusnya paralel dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
Dalam nota keuangan yang disampaikan Presiden ke DPR, belanja negara tahun anggaran 2023 mendatang diproyeksikan 2.993,4 triliun rupiah atau meningkat 279,2 triliun rupiah dibanding target belanja negara 2022 yang diproyeksikan sebesar 2.714,2 triliun rupiah.
Anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan, Abidin Fikri, dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (23/8), mengatakan manfaat belanja APBN 2023 harus dirasakan masyarakat, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, hingga pangan.
"Kinerja pemerintah harus dapat ditunjukkan melalui belanja yang dirasakan rakyat," kata Abidin.
Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai pengguna anggaran seharusnya memperlihatkan kemajuan kinerja dan layanan terutama kemudahan dalam urusan pengembangan sumber daya manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, pangan, bantuan sosial, dan sebagainya.
Selain itu, pemerintah harus melakukan transformasi ekonomi melalui reformasi birokrasi yang nyata dengan memanfaatkan teknologi sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja serta sumber pertumbuhan ekonomi baru.
"Dalam menjalankan transformasi ekonomi K/L harus memiliki program dan target yang terukur. Konsolidasi dan reformasi fiskal harus bisa menyentuh permasalahan yang fundamental dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan," kata Abidin.
Dorong Produktivitas
Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS), Fajar B. Hirawan, sepakat dengan pemanfaatan belanja negara harus dirasakan rakyat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, termasuk pangan.
Sebab itu, subsidi, jelasnya, seharusnya dialihkan ke sektor produktif. "Pertanyaan apakah APBN 2023 ini mendorong produktivitas? Jika dilihat belanja modal pemerintah, trennya cenderung menurun," ungkap Fajar.
Subsidi di bidang energi, paparnya, perlu mendapat perhatian serius demi keberlanjutan APBN di masa yang akan datang. Kenaikan harga komoditas, khususnya energi yang berbasis minyak, telah menyebabkan pembengkakan subsidi energi dari 200-an triliun rupiah menjadi 502 triliun rupiah.
"Kondisi ini sangat membebani, apalagi jika kita telaah, subsidi tersebut tidak tepat sasaran," katanya.
Oleh karena itu, pemerintah harus berani menerapkan kebijakan yang tidak populis, yaitu menaikkan harga BBM bersubsidi, jika orientasinya adalah menyelamatkan kesinambungan APBN dalam jangka menengah dan panjang.
Untuk sektor kesehatan dan pendidikan, dia mengakui porsinya masih dipertahankan masing-masing di kisaran 5 dan 20 persen. Sedangkan anggaran perlindungan sosial yang dirasakan langsung oleh rakyat sekitar 400 triliun rupiah harus dioptimalkan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Yohanes B Suhartoko, mengatakan fungsi pemerintah dalam distribusi dan redistribusi keuangan negara tecermin dari pengeluaran untuk subsidi dan pengeluaran barang publik, seperti infrastruktur jalan, bendungan, dan sarana pendidikan kesehatan.
Dihubungi terpisah, Pengamat Ekonomi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Suroso Imam Zadjuli, mengatakan belanja negara saat ini didominasi untuk membiayai pembangunan infrastruktur sehingga dampaknya baru bisa dirasakan sekitar 15 tahun lagi.
"Memang infratsruktur penting, tapi kalau seluruhnya dikonsentrasikan ke infrastruktur maka pembiayaan proyek-proyek yang bisa langsung menghasilkan akan berkurang. Sebab, anggaran kita terikat dengan keterbatasan sehingga perlu pembagian secara proporsional untuk yang berjangka panjang dengan yang dampaknya bisa dirasakan dalam jangka pendek," kata Suroso.
Dia mencontohkan yang sangat penting dalam jangka pendek adalah merevitalisasi pertanian. Dengan memprioritaskan pertanian maka manfaatnya bisa lebih terasa, ekonomi rakyat lebih bergerak, dan bisa mendukung program kemandirian pangan.
