JAKARTA - Penerapan manajemen kinerja di lingkungan instansi pemerintahan sangat penting. Perlu ada perubahan orientasi manajemen kerja yang lebih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat atau community needs.
Demikian dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Minggu (1/8).
Menurut Tjahjo,penerapan manajemen kinerja bertujuan untuk memastikan target pembangunan tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan kemajuannya dapat dimonitor secara berkala.
"Penerapan manajemen kinerja memerlukan perubahan paradigma manajemen pemerintahan dari para aparatur negara yang sebelumnya lebih berorientasi pada proses manajemen internal untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi menjadi paradigma manajemen yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai pelanggan atau community needs," ujarnya.
Tapi, kata dia, meski berorientasi keluar organisasi, paradigma manajemen kinerja tidak mengabaikan pengembangan kinerja internal. Perubahan paradigma ini akan meningkatkan makna keberadaan organisasi instansi pemerintahan sebagai pelayan masyarakat yang memberikan produk-produk bermanfaat bagi masyarakat sebagai pelanggan serta para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya.
"Hal lain yang tidak kalah penting dalam mendorong terbentuknya aparatur birokrasi berkelas dunia adalah penguatan akuntabilitas kinerja dan pembangunan zona integritas," katanya.
Dalam hal penguatan akuntabilitas kinerja ini, kata Tjahjo, kementerian yang dipimpinnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama dengan Bappenas akan mempercepat terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP). Jadi tidak lagi sebatas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
"Jika pada SAKIP fokus perbaikan adalah pada manajemen kinerja setiap instansi pemerintah, maka pada SAKP fokus perbaikannya adalah pada manajemen kinerja pemerintah sebagai sebuah whole government," ujar mantan Menteri Dalam Negeri tersebut.
Menurut Tjahjo, indikator kinerja pemerintah akan menjadi dasar bagi pengorganisasian kerja lintas instansi pemerintah. Sementara dalam hal pembangunan Zona Integritas(ZI), fokus Kemenpan RB adalah untuk mempercepat pelaksanaan ZI pada dua kawasan dan satu sektor yang dinilai strategi karena memiliki peran dalam pemulihan ekonomi nasional serta memiliki risiko pelanggaran integritas yang cukup besar. Sektor-sektor itu yakni kawasan bandar udara, kawasan pelabuhan dan sektor aparat penegak hukum (APH).
