KUALA LUMPUR - Pihak berwenang Malaysia membela keputusan mereka mengusir ratusan pengembara laut dari rumah mereka di lepas pantai negara bagian Sabah minggu ini, dengan mengatakan bahwa hal itu bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan memerangi kejahatan lintas batas.
Lebih dari 500 orang dari Bajau Laut, sebuahkomunitas pelaut yang sebagian besar tidak memiliki kewarganegaraandan tinggal di rumah perahu reyot atau gubuk pantai yang dibangun di atas panggung, melihat rumah mereka dibongkar atau dibakar oleh petugas penegak hukum pada minggu ini, kata para aktivis setempat.
Operasi di distrik Semporna di Sabah dikritik oleh kelompok hak asasi manusia, yang meminta pemerintah menghentikan penggusuran dan menjamin keselamatan dan perlindungan masyarakat Bajau Laut.
Menteri Pariwisata, Kebudayaan dan Lingkungan Hidup Sabah Christina Liew mengatakan pihak berwenang diberi wewenang untuk menindak aktivitas ilegal, seperti penangkapan ikan, bangunan, dan pertanian tanpa izin, di kawasan lindung yang dikendalikan oleh Sabah Parks, sebuah badan konservasi negara.
Kedaulatan hukum negara dalam masalah ini harus ditegakkan, ujarnya dalam keterangannya, Jumat (7/6).
Liew mengatakan pemberitahuan evakuasi dikirim ke 273 pemukiman tidak sah bulan lalu, dengan 138 bangunan dihancurkan antara Selasa dan Kamis di "titik panas" di sekitar Taman Laut Tun Sakaran, sebuah objek wisata yang terkenal dengan tempat menyelamnya.
Mengutip sumber polisi, Liew menuduh beberapa pemilik rumah membakar rumahnya sendiri untuk mendapatkan simpati dan menjadi viral di media sosial.
Operasi itu dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keamanan, termasuk kejahatan lintas batas, katanya. Semporna terletak di ujung timur laut Kalimantan, berbatasan dengan Filipina bagian selatan.
Suku Bajau Laut tercatat tinggal di wilayah tersebut selama berabad-abad, namun banyak yang lahir tanpa dokumen kewarganegaraan dan dianggap oleh pihak berwenang sebagai migran.
Kelompok hak asasi manusia Pusat Komas meminta negara untuk menyediakan rumah alternatif dan mengatasi masalah dokumentasi untuk memastikan masyarakat Bajau Laut menerima perlakuan yang adil dan akses terhadap layanan penting.
"Pengusiran paksa mereka menimbulkan pertanyaan serius mengenai perlakuan adil terhadap etnis minoritas di Malaysia," kata kelompok tersebut.
