Langkah Asean bagi mencapai resolusi konflik di Myanmar dengan bekerja sama dengan junta masih terus diupayakan. Namun jika gagal, anggota Asean mengancam akan berdialog dengan pemerintah bayangan.
KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia pada Rabu (6/10) menyatakan bahwa pihaknya akan membuka dialog dengan pemerintah bayangan Myanmar jika junta gagal bekerja sama dalam upaya resolusi konflik yang dimotori oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/Asean).
Pernyataan dari Kuala Lumpur itu merupakan statemen peringatan pertama dari anggota Asean, di tengah diskusi para anggota Asean untuk mengeluarkan Myanmar dari pertemuan puncak mereka pada 26-28 Oktober mendatang karena negara tersebut dinilai mundur dari upaya blok regional tersebut untuk memulihkan perdamaian dan demokrasi.
Pernyataan Malaysia untuk membuka dialog dengan pemerintah bayangan Myanmar terlontar saat seorang anggota parlemen Malaysia bertanya kepada Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, apakah Kuala Lumpur akan memulai dialog dengan pemerintah bayangan di Myanmar, jika junta melarang utusan khusus Asean untuk berdialog dengan semua pihak.
Utusan Khusus Asean untuk Myanmar dipegang oleh Menteri Luar Negeri II Brunei Darussalam, Erywan Yusof. Pada 2021 ini, Brunei adalah ketua Asean.
"Proses untuk mengimplementasikan konsensus lima poin masih diupayakan dengan segala kemampuan yang ada, terutama oleh utusan khusus," kata Menlu Saifuddin. "Jika itu tidak terjadi, saya meyakini apa yang diajukan oleh anggota parlemen (berdialog dengan pemerintah bayangan di Myanmar) dapat dilakukan jika kesepakatan konsensus tidak dapat dicapai," imbuh Menlu Malaysia itu.
Menlu Saifuddin juga mengatakan kepada parlemen Malaysia bahwa utusan khusus Asean untuk Myanmar dalam pengarahannya kepada para menteri luar negeri blok tersebut Senin lalu, mengatakan bahwa Naypyidaw tidak mau bekerja sama dalam konsensus itu.
"Jika itu terus berlanjut, beberapa langkah tegas perlu diambil," kata Saifuddin.
Menanggapi hal itu, juru bicara junta di Myanmar mengatakan bahwa pernyataan untuk mengeluarkan Myanmar dari pertemuan puncak Asean dianggap hanya sebagai pernyataan pribadi dan bukan statemen Asean.
"Itu hanya komentar pribadinya," kata juru bicara junta, Zaw Min Tun, merujuk pada Menlu Saifuddin. "Itu bukan sikap Asean, karena itu perlu konsensus," tegas Zaw Min.
Konsensus Lima Poin
Junta militer Myanmar menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, dan mengklaim bahwa telah terjadi kecurangan pemilu yang menyebabkan kemenangan telak bagi pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan partainya yaitu Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Setelah kudeta, Suu Kyi dan seluruh anggota NLD dijebloskan junta militer ke penjara.
Junta juga meminta pasukan keamanan untuk meredam gejolak di rakyat mereka sendiri ketika ribuan pengunjuk rasa prodemokrasi turun ke jalan di seluruh Myanmar pasca kudeta. Akibat tindak represi itu, hampir sebanyak 1.060 warga Myanmar yang sebagian besar adalah pengunjuk rasa antikudeta, telah dibunuh oleh pasukan dalam kurun waktu delapan bulan.
Min Aung Hlaing, pemimpin junta Myanmar, telah menyetujui Konsensus Lima Poin hasil dari pertemuannya langsung dengan para pemimpin Asean lainnya di Jakarta pada 24 April lalu.
Kelima butir konsensus yang disepakati itu isinya adalah segera diakhirinya kekerasan, dialog konstruktif di antara semua pihak, penunjukkan dan mediasi dialog oleh Utusan Khusus Asean, hingga pembukaan akses penyaluran bantuan kemanusiaan untuk masyarakat sipil yang terancam karena konflik pascakudeta militer. AFP/BenarNews/I-1
