KUALALUMPUR - Angkatan Bersenjata Malaysia pada Kamis (10/8) menyatakan tidak menerima tawaran dari Tiongkok untuk membeli peluncur roket dan radar canggih untuk ditempatkan di ujung selatan negara Asia Tenggara itu.
Bantahan itu menyusul berita bahwa perutusan Tiongkok ke Malaysia pada pekan ini mengusulkan penempatan alat utama sistem pertahanan (alutsista) itu di Johor, negara bagian Malaysia yang berbatasan dengan Singapura.
Mengutip sumber tertutup, laman berita Malaysia Insight menyatakan perutusan itu mengajukan penawaran tersebut pada Rabu (9/8), menyusul peluncuran jaringan rel kereta senilai 13 miliar dolar (130 triliun rupiah lebih), yang dibangun Tiongkok. Juru bicara militer Malaysia menyatakan tidak ada tawaran semacam itu.
Menurut laporan Malaysia Insight, ada lebih 12 unit roket artileri AR3 yang berpeluncur banyak (MLRS) ditawarkan dalam pembelian dengan masa pinjaman 50 tahun. Skema pinjaman atau biaya persenjataannya tidak diungkapkan. Jenis sistem radar yang ditawaarkan Tiongkok juga tidak diungkapkan. Sementara peluncur roket artileri AR3 dibangun Tiongkok khusus untuk ekspor dan pertama kali digunakan pada 2011 serta dianggap sebagai salah satu perangkat MLRS paling kuat.
Straits Times Singapura juga melaporkan penawaran itu, dengan mengutip sumber tinggi pemerintah Malaysia pada Kamis, yang mengatakan masalah tersebut sempat secara basa basi disinggung dalam pembicaraan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, dengan Penasihat Negara Tiongkok, Wang Yong, di upacara peresmian pembangunan rel kereta itu.
The Straits Times menyatakan keputusan pasti mengenai tawaran itu baru dilakukan saat kunjungan Presiden Tiongkok Xi Jinping ke Malaysia pada akhir tahun ini.
Bantuan Jepang
Pada saat bersamaan diwartakan bahwa pemerintah Jepang akan menghibahkan ribuan suku cadang bagi helikopter pada Filipina agar helikopter-helikopter milik Angkatan Bersenjata Filipina bisa kembali mengudara.
"Bantuan hibah ini untuk membantu Manila dalam sengketa melawan Tiongkok di kawasan sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS)," demikian pernyataan sejumlah sumber.
Diplomasi militer dilakukan Jepang untuk merespons ambisi Tiongkok menguasai sebagian besar wilayah LTS. Hal ini seiring dengan langkah yang akan diambil Perdana Menteri Shinzo Abe untuk terus meningkatkan peran militer Jepang setelah selama beberapa dekade tak aktif.
Sebelum menghibahkan suku cadang helikopter, Jepang juga telah menghibahkan pesawat patroli, kapal dan sejumlah alutsista lain ke Filipina.
"Hibah dari Jepang ini mencerminkan peningkatan kemitraan strategis dan kerja sama antara dua negara sekutu," pungkas seorang petinggi di Angkatan Udara Filipina. Ant/Rtr/I-1
