PBB - Kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan akan merusak hubungan AS dan Tiongkok, kata Duta Besar Tiongkok di PBB Zhang Jun, Senin (1/8).
Menurut tiga orang sumber, Pelosi dipastikan akan berkunjung ke Taiwan pada Selasa (2/8), ketika AS bilang kunjungan itu tidak akan terintimidasi oleh peringatan Tiongkok bahwa negara itu tidak akan duduk diam jika Pelosi mewujudkan rencananya.
"Kunjungan seperti ini jelas sangat sangat berbahaya, sangat sangat provokatif," kata Zhang dalam konferensi pers menandai dimulainya presidensi Tiongkok di Dewan Keamanan PBB Agustus nanti. "Jika kunjungan itu terjadi, maka akan merusak hubungan antara Tiongkok dan AS."
Zhang juga mengatakan, kunjungan Pelosi seharusnya tidak dibandingkan dengan kunjungan Ketua DPR sebelumnya ke pulau yang diklaim Beijing pada 1997.
"Kesalahan awal tidak membuat kesalahan selanjutnya menjadi sah," kata Zhang. "Lebih-lebih lagi situasi di Taiwan juga berubah dengan dukungan dari beberapa kekuatan eksternal."
"Kecenderungan Taiwan menuntut kemerdekaan makin berkembang. Jika kita tidak mengambil tindakan yang tepat dan tegas untuk menghentikannya … situasi akan menjadi di luar kendali," kata Zhang kepada wartawan di New York, AS.
Zhang mendesak Washington menghormati komitmennya terhadap prinsip "Satu Tiongkok" yang dia bilang telah ditegaskan kembali oleh Presiden Joe Biden saat berbicara ditelepon dengan Pemimpin Tiongkok Xi Jinping, minggu lalu.
Washington mengikuti kebijakan "Satu Tiongkok" yang mengakui Beijing secara diplomatic, bukan Taipei. Namun, menjadi kewajiban dalam hukum AS untuk menyediakan alat-alat untuk pertahanan diri kepada Taiwan yang secara demokratis memiliki pemerintahan. Tekanan dari dukungan Kongres makin besar.
Tiongkok menuduh AS menerapkan standar ganda di PBB, Jumat lalu. AS menentang kedaulatan Beijing atas Taiwan, sementara menekankan prinsip kedaulatan untuk Ukraina setelah militer Rusia melakukan invasi.
Senin, Zhang kembali menekankan: "Kami akan melakukan apapun yang kami bisa untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas tertorial kami."
