JAKARTA - Tiongkok, Kamis (1/9), mengecam laporan PBB mengenai pelanggaran HAM di Xinjiang dan menuding laporan itu sebagai alat politik yang bertujuan membendung kemajuan negara itu.

Menurut VOA, laporan PBB menyimpulkan bahwa klaim penyiksaan dan kerja paksa di Xinjiang dapat dipercaya dan memperingatkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan mungkin telah terjadi.

Laporan penting itu merinci serangkaian pelanggaran HAM terhadap Uyghur dan kelompok-kelompok minoritas Muslim lainnya di wilayah barat jauh itu, dan membenarkan banyak tuduhan yang telah lama diajukan oleh kelompok-kelompok HAM, negara-negara Barat dan komunitas Uighur di pengasingan.

Meski demikian, laporan itu tidak menyebut tindakan Tiongkok di Xinjiang sebagai genosida -- klaim yang dibuat beberapa anggota parlemen Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya.

"Tingkat penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif terhadap Uighur dan kelompok mayoritas Muslim lainnya ... merupakan kejahatan internasional, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan," kata laporan itu.

Laporan itu mengatakan, dunia sekarang harus memberikan "perhatian mendesak" pada situasi HAM di Xinjiang.

Tiongkok mengecam keras laporan itu dan menentang keras perilisannya. Beijing bahkan mempublikasikan dokumen lebih dari 100 halaman dari pemerintah provinsi Xinjiang yang membela kebijakannya di wilayah tersebut.

"Apa yang Anda disebut laporan kritis ini direncanakan dan dibuat langsung oleh AS dan beberapa kekuatan Barat. Laporan itu sepenuhnya ilegal dan tidak valid," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin, dalam konferensi pers, Kamis.

Baca Juga: