“Kemudian pengentasan kemiskinan di Indonesia, dilanjutkan oleh masa pemerintahan Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), hingga Jokowi yang menunjukkan angka kemiskinan turun menjadi 9,3 persen," jelas Mahfud.
JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menyebutkan pihaknya bersama dengan pasangannya, capres Ganjar Pranowo, dalam melanjutkan serta mempersiapkan strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Saat kampanye akbar di lapangan parkir Stadion Temenggung Abdul Jamal, Kota Batam, Kepulauan Riau, Minggu (4/2), Mahfud menjelaskan sejak masa pemerintahan Presiden pertama RI Soekarno, persentase angka kemiskinan di Tanah Air mampu turun hingga ke angka 56 persen.
Lalu, lanjut Mahfud, hal serupa juga berlanjut di masa pemerintahan Presiden kedua RI Soeharto, yaitu angka kemiskinan menurun drastis hingga ke angka 18 persen. "Kemudian pengentasan kemiskinan di Indonesia, dilanjutkan oleh masa pemerintahan Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), hingga Jokowi yang menunjukkan angka kemiskinan turun menjadi 9,3 persen," jelas Mahfud.
Dia menilai dengan melakukan langkah pemberantasan terhadap koruptor, maka hal tersebut dapat membangun kesejahteraan rakyat. "Seandainya di Indonesia ini tidak ada korupsi, mungkin orang miskin sudah habis. Oleh sebab itu, ke depan, Saudara sekalian, kita harus bersama-sama memerangi korupsi. Dari hasil untuk memerangi korupsi ini, kita tentu akan membangun kesejahteraan rakyat," kata mantan menko polhukam itu.
Bagi petani dan nelayan yang memiliki utang kepada negara karena terjadi gagal panen atau tidak produktif lagi, katanya, maka utang tersebut akan dibebaskan.
Anggaran Pendidikan
Selanjutnya, katanya, pasangan calon Ganjar-Mahfud juga akan menyiapkan anggaran pendidikan bagi keluarga miskin, yang anggota keluarganya akan disekolahkan hingga level pendidikan tinggi. Hal itu juga menjadi salah satu upaya pengentasan kemiskinan.
Saat berkampanye di Pasuruan, Jatim, Mahfud MD menyatakan bahwa bantuan sosial (bansos) bukan milik orang-perorangan, melainkan kewajiban konstitusi negara untuk melindungi rakyat miskin.
"Jika nanti Ganjar-Mahfud terpilih, jumlah bansos akan diperbanyak dan lebih tepat sasaran. Sebab, banyak bansos yang salah peruntukkan karena administrasinya kacau," kata dia saat menghadiri Kampanye Akbar bertajuk Rembug Rakyat di Stadion Untung Suropati, Pasuruan, Jawa Timur, Senin.
Menurut dia, pembagian bansos yang dilakukan di pinggir jalan tidak boleh karena harus diberikan berdasarkan data. Karena itu, pihaknya menawarkan program Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti yang berguna antara lain untuk mencatat secara tepat seluruh penerima bansos agar tepat sasaran.
Mahfud juga menegaskan komitmen untuk memberantas korupsi, menegakkan hukum dan keadilan, serta takkan berkompromi dengan para pelanggar hukum.
Lebih lanjut, dia juga mengampanyekan sejumlah program unggulan mulai dari pemutihan kredit macet bagi nelayan dan petani, subsidi pupuk dan BBM, insentif bagi kaum ibu, perlindungan perempuan, kaum rentan, anak-anak dan disabilitas, internet gratis, satu keluarga miskin satu sarjana, hingga program satu desa satu faskes (fasilitas kesehatan) satu nakes (tenaga kesehatan).
