Menurut dia, pesta demokrasi lima tahunan itu ialah milik seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, semua pihak harus bekerja sama menjaga keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bukan hanya milik penyelenggara pemilu atau pemerintah, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia.
"Pemilu 2024 adalah milik seluruh rakyat Indonesia," ujar Mahfud dalam acara "Senandung Pemilu Damai" di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (18/7) malam.
Menurut dia, pesta demokrasi lima tahunan itu ialah milik seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, semua pihak harus bekerja sama menjaga keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pemilu 2024, lanjut Mahfud, akan menentukan masa depan demokrasi Indonesia yang lebih berintegritas, berkualitas dan bermartabat. Tidak hanya itu, untuk mewujudkan pemilu damai, setiap individu harus peka dan sigap dalam mengatasi indikasi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu.
Mahfud mengatakan narasi pemilu damai berbeda dengan perang politik, melainkan konsolidasi politik. Apabila narasi pemilu damai ini jarang dimunculkan di tengah-tengah masyarakat, Mahfud mengkhawatirkan ketidakstabilan dalam kondisi politik. "Tentu narasi-narasi itu bisa dikemukakan oleh posisi kita masing-masing," tambahnya.
Ia menyebut Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar dapat berbicara dari sudut keulamaan. Lalu, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Karyoto dan Kapolda Banten Irjen Polisi Rudy Heriyanto berbicara dari sudut keamanan.
Kemudian Komisi Pemilihan Umun (KPU) RI dapat membahas prosedur pemilu yang benar, sedangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI berbicara dari sudut pengawasannya. "Yang lain-lain sama, mengemukakan narasi dengan posisi masing-masing, tetapi tujuannya damai, damai, damai, dan Indonesia sebagai NKRI yang kita miliki atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa terjaga dengan baik," ucapnya.
Sirkulasi Kepemimpinan
Mahfud MD menjelaskan bahwa salah satu alasan digelarnya pemilihan umum adalah untuk terjadinya sirkulasi kepemimpinan. "Di mana negara ini ditentukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sehingga bukan dari rakyat, oleh oligarki, dan untuk elite. Tapi, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ini pemilu dimaksudkan seperti itu. Untuk apa? Yaitu untuk melaksanakan atau menjamin terjadinya sirkulasi kepemimpinan yang ditentukan oleh rakyat sendiri," kata Mahfud.
Menurut dia, pemilu merupakan wujud bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Untuk itu, dia mendorong agar Pemilu 2024 bisa berjalan damai, lancar, dan berintegritas. "Di dalam proses pemilihan itu ada permainan-permainan politik, intrik-intrik politik, itu sah-sah saja, tapi jangan sampai menimbulkan perpecahan dan jangan sampai merusak tata kehidupan kita di dalam bernegara," katanya.