“Apa yang harus kita lakukan yaitu kita rujuk pidato Presiden pada tanggal 1 Juli tahun 2023 mengatakan begini. ‘Polri harus solid tidak ada lagi blok-blokan"
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Polri untuk mematuhi instruksi Presiden Joko Widodo yakni harus tetap solid dan tidak ada lagi kelompokan.
"Apa yang harus kita lakukan yaitu kita rujuk pidato Presiden pada tanggal 1 Juli tahun 2023 mengatakan begini. 'Polri harus solid tidak ada lagi blok-blokan'," kata Mahfud pada acara dialog kebangsaan di acara strategi nasional di bidang Polhukam guna antisipasi dinamika politik global (era triple disruption) di Sespim Lemdiklat Polri, Bandung, Jabar, Senin (21/8).
Menurut Mahfud, presiden menyampaikan hal tersebut dalam pidatonya karena ada indikasi bahwa Polri tidak solid. "Kalau presiden berpidato pasti ada pikiran, ada indikasi (Polri) tidak solid. Ada gejala tidak sulit betul ya, kita tidak tahu, tetapi presiden mengatakan harus solid dan tidak boleh ada patron," ucap Mahfud.
Selanjutnya, Mahfud mengatakan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri naik 76 persen setelah sempat merosot tahun lalu karena imbas kasus Ferdy Sambo dkk. Namun, dia meminta Polri tidak boleh puas dan harus tetap berbenah diri.
"Polri tetap harus melakukan reformasi di seluruh aspek organisasi. Reformasi itu memperbaharui tanpa mengubah sistem, kalau memperbaharui dengan mengubah sistem itu revolusi, kalau memperbaharui pelan-pelan namanya evolusi,' ujar Mahfud.
Dia mengatakan bahwa Polri membutuhkan reformasi agar bisa lebih baik dan dekat dalam melayani masyarakat. Kepuasan Rakyat
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD juga mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah di bidang politik dan keamanan (polkam) mencapai 79,3 persen atau naik 4,9 persen dibandingkan periode sebelumnya.
"Bidang politik dan keamanan mencapai angka tertinggi melebihi kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pemerintah. Kalau terhadap pemerintah 76,3 persen, bidang polkam memberi kontribusi 79,3 lebih tinggi," ujar Mahfud di Jakarta, Senin.
Menurut dia, capaian tersebut naik usai dirinya menjabat sebagai Menko Polhukam pada tahun 2019. Adapun tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum juga mencapai 61,9 persen.
Mahfud menyebutkan angka ini tertinggi dalam periode kedua pemerintahan Presiden RI Joko Widodo. "Bidang hukum juga sekarang (tingkat kepuasan) mencapai tertinggi," katanya. Ia pun membandingkan pada 2019 tingkat kepercayaan publik dan kepuasan hanya 49,1 persen.
