Jakarta- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Badan Keamanan Laut (Bakamla) agar memperbaiki tata kelola keuangan-nya.
"Tadi saya sudah menyampaikan, coba mulai tahun ini ditata, sehingga tidak lagi BPK itu memberikan 'opini disclaimer'," kata Mahfud usai menghadiri rapat bersama Bakamla, di Markas Bakamla, Jakarta, Selasa.
Bakamla pernah mendapatkan "opini disclaimer" dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena adanya kasus penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan Perangkat Transportasi Informasi Terintegrasi (Backbone Coastal Surveillence System/BCST) pada 2016.
"Di masa lalu mungkin Bakamla pernah punya kesan jelek dalam tata kelola keuangan, mungkin masih baru atau apa," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Saat ini, lanjut dia, Bakamla bisa melakukan tata kelola keuangan lebih terbuka dan administrasi-nya sudah berangsur baik.
"Ini penting, administrasi itu kadang kala sering kali kesalahan itu ada di administrasi saja, sehingga kesalahannya menjadi fatal," tutur Mahfud.
Dalam kesempatan itu, Mahfud mengaku telah memberikan pengarahan terkait penguatan personel dan alustista.
"Seperti pembinaan personel, kelengkapan alat utama, yakni kapal, radar laut dan udara. Kita harus saling mendukung," ujar Mahfud.
Dia menambahkan, saat ini Bakamla telah menjadi pusat koordinasi pengamanan laut Indonesia. "Bakamla menjadi sentral koordinasi," ucap-nya.
Kendati demikian kata dia hal itu tetap tak mengurangi kewenangan instansi lain dalam menjalankan tanggung jawabnya dan kewenangan-nya untuk mengamankan perairan Indonesia.
"Koordinasi saja, tidak akan mengurangi kewenangan masing-masing (instansi) agar semuanya bisa terpadu langkah kita di dalam mengamankan laut," demikian Mahfud MD.
