Cawapres Mahfud MD menilai maraknya korupsi menjadi akar utama terjadinya ketimpangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan permasalahan korupsi yang masih merajalela menjadi akar utama atas terjadinya ketimpangan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia hingga hari ini.
"Kenapa sekarang ini masih timpang? Kenapa sekarang semua ini pertumbuhan belum menyentuh enam persen? Teori yang paling bisa menjelaskan itu semua adalah karena Indonesia ini terlalu banyak korupsi," kata Mahfud dalam "Dialog Diaspora NTT bersama Prof Mahfud MD" di Jakarta, Selasa (19/12) kemarin.
Mahfud meyakini perekonomian Indonesia berpotensi tumbuh lebih dari enam persen setiap tahunnya, tetapi kasus korupsi yang tidak kunjung bisa diatasi oleh pemerintah membuat terjadinya ketimpangan antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia pengelola. "Misalnya saya mencatat empat tahun terakhir kasus-kasus yang saya tangani saja itu menyangkut korupsi 701 triliun rupiah," jelasnya.
Ketimpangan tersebut praktis membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi tidak merata. Ia mencontohkan kontribusi wilayah barat Indonesia yang mendominasi 80 persen pertumbuhan ekonomi. Bahkan Pulau Jawa menyumbang 57 persen perekonomian nasional, sedangkan wilayah timur Indonesia hanya berkontribusi 20 persen.
Mahfud menyayangkan hal tersebut mengingat wilayah timur Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki potensi alam, keberagaman budaya yang amat kaya, namun kondisinya masih di bawah rata-rata nasional karena belum maksimal mengelola potensi yang ada.
Empat Sektor
Mahfud mengaku telah mempelajari sedikitnya empat sektor penting yang harus diperhatikan dalam pertumbuhan ekonomi yakni besarnya belanja pemerintah, konsumsi masyarakat, kegiatan ekspor-impor, serta digitalisasi. "Di empat sektor sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat, itu korupsinya terlalu banyak," katanya.
Menurutnya jika masalah korupsi bisa ditangani maka dana yang diambil oleh para koruptor dapat menyelamatkan UMKM di daerah untuk berkembang dan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rata.
Dalam kesempatan berbeda, Mahfud MD meminta aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan transaksi janggal terkait Pemilu 2024 menyusul temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
IMenurutnya, aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengusut bagaimana, dari mana, dan kemana aliran dana terkait Pemilu 2024 yang ditemukan janggal oleh PPATK tersebut karena rawan mengarah kepada tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebutkan pada 2022, diketahui bahwa pada periode 2016 sampai 2021, PPATK telah membuat 297 hasil analisis yang melibatkan 1.315 entitas dengan nominal aktivitas yang diduga terlibat dengan tindak pidana mencapai 38 triliun rupiah. PPATK juga membuat 11 hasil pemeriksaan yang melibatkan 24 entitas dengan nilai 221 triliun rupiah.
