Mahfud MD mendorong untuk politik inspiratif dengan membangun keadilan, penegakan hukum, serta memilih pemimpin yang jurdil di Pemilu nanti.
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendorong politik inspiratif, yakni politik yang membangun keadilan, penegakan hukum, serta memilih pemimpin yang jujur dan adil, untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Bagaimana membangun keadilan, penegakan hukum, memilih pemimpin yang adil jujur. Itu namanya politik inspiratif," kata Mahfud MD dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (26/5).
Pernyataan tersebut ia sampaikan usai bertemu dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf.
Selanjutnya, Mahfud MD juga menyebut bahwa pertemuannya dengan Ketum PBNU juga mendiskusikan masalah-masalah keislaman dalam kerangka nasionalisme, keindonesiaan, dan membangun bangsa yang lebih maju.
Mantan Ketua MK ini menilai pertemuannya selaku perwakilan pemerintah dengan Ketua Umum PBNU sangat penting untuk menyamakan visi.
NU, kata dia, memiliki kewenangan dalam hal memberikan pandangan tentang pendidikan, nasihat, dan imbauan ketertiban masyarakat.
Sementara itu, pemerintah adalah pihak yang melaksanakan kebijakan berdasarkan masukan dari masyarakat, khususnya dari PBNU. "Hukum dan wewenang yang saya miliki, saya lakukan di lapangan," ucapnya.
Terkait dengan upaya membangun bangsa yang maju, lanjut Mahfud, dirinya dan Ketua Umum PBNU memiliki kesamaan ide yang sudah sering didiskusikan bersama pada momen-momen tertentu. "Jadi beliau bergerak di masyarakat, saya bergerak di pemerintah untuk Indonesia kita," tuturnya.
Tegaskan Sinergi
Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Yanya Cholil Staquf mengatakan bahwa kehadiran Mahfud MD selaku Menko Polhukam RI semakin menegaskan sinergi PBNU dengan pemerintah dalam upayanya membangun Indonesia yang lebih baik.
Selain itu, pertemuannya dengan Mahfud MD juga mengikis keraguan masyarakat terkait status kader Mahfud MD di Nahdlatul Ulama.
"Pertemuan ini untuk mengonfirmasi bahwa meskipun Pak Mahfud (itu) MD, tapi beliau NU," kelakar Gus Yahya.
Terpisah, Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid meminta komitmen aktor politik untuk tidak menggunakan politik identitas sebagai alat berpolitik dalam rangkaian Pemilu 2024 nanti.
"Ada komitmen dari semua calon untuk tidak menggunakan politik identitas, dan alat politik untuk melakukan konsolidasi di tengah masyarakat," ujar Yenny di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, identitas merupakan alat efektif untuk melakukan provokasi di masyarakat dalam menghimpun kekuatan. Hal itu karena identitas akan melahirkan reaksi emosional yang tidak rasional.
"Karena kalau sudah yang namanya identitas, mau identitas agama, kesukuan, etnis, dan lain sebagainya, orang itu emosional reaksinya, enggak rasional," kata Yenny.
Selain itu, lanjut dia, politik identitas bisa menyerang berbagai latar belakang masyarakat. Tidak hanya kalangan primordial, tetapi juga kalangan berpendidikan tinggi. Oleh karena itu, Yenny mendorong komitmen semua aktor politik yang terlibat dalam gelaran pesta demokrasi tahun depan. Dia juga mengingatkan elite politik untuk memberi pemahaman yang sama kepada kader-kadernya.
"Ini harus menjadi komitmen besar dari semua aktor politik. Jangan sampai menggunakan itu sebagai sebuah kebijakan resmi. Ya, anak buahnya, simpatisan-nya, mungkin saja akan melakukan itu, tapi segera koreksi kalau ada kejadian," ujarnya.
Yenny mendorong agar Pemilu 2024 bebas dari politik identitas. Menurutnya, sejarah pemilu di Tanah Air mencatat politik identitas sudah pernah terjadi, sehingga harus dicegah agar tidak terulang dalam pemilu mendatang.
"Menurut saya ini yang harus kita paksa para tokoh politik untuk punya komitmen mengedepankan persatuan dan kesatuan dan tidak menggunakan politik identitas. Jadi, politik yang bermoral," tuturnya.
