Apresiasi dukungan dan partisipasi aktif PP Muhammadiyah dalam penanganan COVID-19 dari Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dengan bantuan 117 rumah sakitnya selama pandemi. Muhammadiyah memiliki semangat kemanusiaan dan sosial sehingga tidak pandang bulu dalam memilih kaum yang dibantu.
Mahfud MD menjelaskan peran kerjasama pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan dalam penanganan COVID-19 menjadi penting untuk dikembangkan. Dia juga mengajak PP muhammadiyah untuk terus bisa memberikan kesadaran kepada umat bahwa COVID-19 masih ada.
Keterangan tersebut disampaikan Mahfud MD dalam dialog dengan PP Muhammadiyah pada Selasa (27/7/2021).
"Pemerintah terus ingin bekerjasama dan di posisi mana Muhammadiyah bisa terus membantu, dan jika ada hal yang perlu diperbaiki dari sisi Pemerintah dalam penanganan Covid ini agar lebih bersinergi," kata Mahfud dalam keterangan resmi Tim Humas Kemenko Polhukam pada Selasa (27/7/2021).
Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir menyampaikan bahwa pihaknya banyak beriringan dan fokus dalam langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk hal menangani COVID-19 baik secara keilmuan, maupun keagamaan. Ia mengatakan PP Muhammadiyah sadar pandemi ini sungguh-sungguh mengancam.
Selain itu, kata dia, PP Muhammadiyah bersyukur pemerintah mengambil langkah-langkah darurat lewat PPKM.
Muhammadiyah sendiri terlibat aktif sejak awal dalam menangani Covid secara mandiri lewat 117 rumah sakit dan 167 perguruan tinggi Muhammadiyah yang ikut dalam penyelamatan jiwa.
PP Muhammadiyah menerangkan jika dihitung-hitung sudah sekitar Rp. 1 triliun rupiah dalam pengeluaran COVID-19 dari dana organisasi untuk membantu penanganan. Selain itu Muhammadiyah juga terlibat aktif menangani Covid baik dalam aspek kesehatan, keagamaan, maupun sosial ekonomi.
"Kami berharap pemerintah perlu terus konsisten agar PPKM darurat sampe level 4 itu dijaga dan dilaksanakan dengan baik. Tidak perlu ragu karena rakyat membutuhkan kepastian. Sempurna tentu tidak bisa, tapi pilihan-pilihan yang ditempuh pemerintah harus tetap firm," kata Haedar.
Turut hadir dalam pertemuan daring tersebut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, dan jajaran pengurus yakni Syafiq Mughni, Dadang Kahmad, Dahlan Rais, dan Agung Danarto.
Sementara dari Kemenko Polhukam turut hadir beserta Sesmenko, para Deputi, para Staf Ahli dan para Staf Khusus.
