Hasil pemilihan umum Malaysia yang digelar Rabu (9/5) mengejutkan banyak pihak. Bagaimana tidak, hampir semua lembaga survei yang melansir hasil penelitiannya seminggu, bahkan sehari menjelang pencoblosan, menyatakan koalisi Barisan Nasional di bawah kepemimpinan petahana Perdana Menteri Najib Razak akan menjadi pemenang pesta demokrasi itu.
Tapi, realitas berbicara lain. Pesta demokrasi itu tidak ditentukan oleh hasil survei. Rakyat Malaysia lebih banyak memilih kelompok oposisi Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad. Hasil resmi menunjukkan bahwa Pakatan Harapan memenangkan 113 kursi dari 222 kursi parlemen. Ini merupakan gabungan dari Partai Keadilan Rakyat dengan 104 kursi dan 9 kursi dari Democratic Action Party.
Selain itu, dukungan tambahan terhadap Pakatan Harapan dan Mahathir datang dari Partai Warisan Sabah yang memperoleh delapan kursi serta satu dari independen. Kandidat independen yang menang itu adalah P Prabakaran, yang didukung Pakatan Harapan setelah kandidat dari Pakatan Harapan, yaitu Tian Chua, terdiskualifikasi.
Sedangkan Barisan Nasional di bawah pimpinan Najib Razak hanya mendapatkan 79 kursi. Kekalahan Najib dari sang guru, Mahathir Mohamad, itu tak hanya mengakhiri jabatannya, tetapi juga menjungkalkan Barisan Nasional yang sudah 60 tahun berkuasa di Malaysia. Banyak sebab mengapa Najib Razak dan Barisan Nasional yang dahulu amat kuat bisa dijungkalkan Mahathir, politisi veteran berusia 92 tahun. Saat naik ke tampuk kekuasaan pada 2009, Najib yang juga putra salah satu pendiri Malaysia, dilihat sebagai sosok reformis.
Di masa jabatan pertamanya, Najib tak banyak melakukan perubahan, misalnya mengganti undang-undang keamanan yang dikritik sebagai sarana memberangus perbedaan. Langkah ini menawarkan harapan adanya perubahan taktik represif United Malays National Organization (UMNO), partai dominan dalam koalisi Barisan Nasional. Namun, setelah merebut masa jabatan kedua pada 2013, Najib berubah. 1Malaysia Development Berhad (1MDB), sebuah lembaga investasi yang didirikan Najib untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, justru menjadi masalah ketika diketahui uang milik lembaga itu raib.
Kisah 1MDB mencuat pada 2013 ketika harian The Wall Street Journal memublikasikan dokumen yang menunjukkan Najib menerima dana 681 juta dollar AS atau sekitar 9,5 triliun rupiah ke rekening pribadinya. Meski dibantah, sejak itu secara perlahan berbagai tuduhan datang ke arah Najib. Bahkan, Departemen Kehakiman AS menggelar kasus perdata untuk menyita aset bernilai 1,7 miliar dollar AS yang dibeli menggunakan uang 1MDB, mulai dari properti hingga karya seni.
Saat kontroversi meningkat, Najib mulai bertindak keras. Dia menangkapi lawan-lawan politik dan menjebloskan mereka ke penjara dengan berbagai dakwaan. Para pengkritik dibersihkan dari pemerintahan, sementara investigasi domestik membebaskan Najib dari seluruh dugaan tindak pidana korupsi. Pemerintahannya semakin kehilangan popularitas.
Tetapi, turun gunungnya Mahathir ke kancah politik memimpin kelompok oposisi semakin menguatkan pertanda berakhirnya masa kekuasaan Najib. Mahathir berani meletakkan taruhan dengan menantang bekas muridnya itu di pemilihan umum seraya berjanji akan mengusut kasus 1MDB hingga tuntas.
Awalnya, para analis memprediksi koalisi Barisan Nasional yang dikomandani Najib dan sudah berkuasa sejak 1957, masih mampu mempertahankan dominasinya. Alasannya, meski kasus 1MDB menyita perhatian dunia, tetapi di kawasan perdesaan Malaysia, tempat tinggal 60 persen rakyat Malaysia, skandal tersebut bukan masalah terpenting.
Tetapi, Mahathir amat sukses membujuk rakyat untuk meninggalkan Najib dan menguasai kantong-kantong suara yang pada akhirnya membuah hasil Pakatan Harapan mengungguli Barisan Nasional di berbagai TPS. Bahkan, Pakatan Harapan berhasil memenangkan suara di negara bagian Serawak di Kalimantan dan Johor, tempat kelahiran partai UMNO.