Kesepakatan trilateral tahun 2005 akan mengizinkan eksplorasi minyak dan gas di wilayah Filipina di Laut Tiongkok Selatan (LTS).
MANILA - Mahkamah Agung Filipina pada Selasa (10/1) menyatakan perjanjian eksplorasi minyak Laut Tiongkok Selatan (LTS) pada 2005 dengan Tiongkok dan Vietnam, tidak konstitusional karena memungkinkan perusahaan asing untuk mencari sumber daya alam milik rakyat Filipina tetapi tanpa perlindungan yang tepat.
Putusan itu bertentangan dengan kesepakatan Joint Seismic Marine Undertaking (JSMU), yang diteken 18 tahun lalu oleh Philippine National Oil Co (PNOC), China National Offshore Oil Corp, dan Vietnam Oil and Gas Corp (PETROVIETNAM).
"Pengadilan memutuskan bahwa JSMU tidak konstitusional untuk mengizinkan perusahaan asing yang dimiliki sepenuhnya untuk berpartisipasi dalam eksplorasi sumber daya alam negara tanpa memperhatikan perlindungan seperti tercantum dalam Bagian 2, Pasal XII Konstitusi 1987," kata pengadilan dalam sebuah pernyataan.
"Bagian itu menyatakan bahwa semua tanah milik publik, serta perairan, mineral, batu bara, minyak bumi, dan minyak mineral lainnya, semua kekuatan energi potensial, perikanan, hutan atau kayu, satwa liar, flora dan fauna, serta sumber daya alam lainnya adalah dimiliki oleh negara," imbuh MA Filipina.
Pengadilan merilis keputusannya saat Tiongkok berusaha untuk menghidupkan kembali kesepakatan eksplorasi minyak dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr. Pendahulunya, Rodrigo Duterte, menghentikan pembicaraan dengan Beijing karena kedua negara terus berseteru terkait sengketa teritorial di LTS.
Selama kunjungan kenegaraan ke Beijing pekan lalu, Presiden Marcos Jr dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, setuju untuk melanjutkan pembicaraan tentang eksplorasi minyak dan gas di LTS secepatnya.
Belum jelas bagaimana putusan Mahkamah Agung akan mempengaruhi kesepakatan itu.
Tolak Argumen
Kesepakatan trilateral 2005 itu mencakup sekitar 80 persen perairan teritorial Filipina dan dirancang untuk melakukan eksplorasi seismik di wilayah seluas hampir 150.000 kilometer persegi di sebelah barat Pulau Palawan.
Putusan MA tersebut mencatat bahwa ketentuan konstitusi mengamanatkan bahwa eksplorasi, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam harus berada di bawah kendali dan pengawasan penuh negara.
Pemerintah Filipina sejauh ini berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku untuk JMSU karena hanya mencakup kegiatan pra-eksplorasi dan bukan eksplorasi sebenarnya.
Pengadilan menolak argumen itu, memutuskan bahwa JMSU dieksekusi untuk tujuan menentukan apakah ada minyak bumi di wilayah perjanjian, yang mencakup sebagian LTS. RFA/I-1